Polda Metro Jaya Pastikan Tidak Tilang Pelaku Stut Motor, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menilang pengendara motor yang kedapatan menolong pemotor mogok menggunakan teknik stut atau biasa dikenal dengan istilah stut motor.

Meski di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tindakan tersebut dilarang, namun Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan sanksi tilang terhadap pelaku stut motor.

Dalam UU LLAJ telah diatur sanksi bagi penggendara yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan.

"Ditlantas Polda Metro Jaya tidak akan menilang yang stut motor, malah sebaliknya harus ditolong," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/7/2022).

Sambodo menyampaikan, teknik stut biasanya diterapkan untuk membantu pengendara yang sepeda motornya mogok atau kehabisan bensin.

"Berarti masyarakat sedang dalam kesulitan, seharuanya polisi menolong, bukan menilang," ucap dia menandaskan.

Adapun istilah 'stut motor' akrab didengar di telinga masyarakat. Itu adalah tindakan mendorong motor yang mogok lewat motor lainnya dengan menggunakan kaki.

Namun ternyata tindakan tersebut dilarang. Tindakan 'stut motor' bisa dikenakan sanksi tilang berupa denda Rp250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.

Hal ini merujuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), tepatnya pada pasal 287 ayat 6.

Adapun dalam poin tersebut, petugas kepolisian diberikan hak untuk menindak tindakan 'stut motor' dengan mengenakan sanksi berupa tilang, berupa pidana satu bulan kurungan atau denda maksimal Rp250.000.