Menteri PUPR Sebut Perbaiki Jakarta Lebih Mahal Daripada Bikin Ibu Kota Baru

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan Salah satu fungsi bentungan ini untuk mencegah banjir di IKN Nusantara (Dok PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono mengatakan, daya dukung DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah tak mungkin lagi dikembangkan.

Menurut dia, memperbaiki Jakarta akan lebih memakan biaya banyak dibandingkan membuat ibu kota baru.

"Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (daripada) kalau kita bikin (ibu kota) baru," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).

Dia menuturkan masalah yang dihadapi Jakarta bukan hanya soal banjir. Basuki menyebut air sungai di Jakarta berpotensi tidak bisa mengalir ke laut karena terjadinya penurunan tanah.

"13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalo kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas," jelasnya.

"Jadi saya dari kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu, bukan enggak ada neopolitis, enggak ada apa-apa," sambung Basuki.

Sementara itu, pemerintah akan meneken kontrak land development pembangunan IKN pada 15 Juli 2022.

Dengan begitu, pemerintah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Sudah ada yang mana Istana (Presiden) dimana, sumbu kebangsaan, empat Menko dimana, Setneg dimana, itu sudah ada," tutur Basuki.

Persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Otorita IKN menggelar pelatihan ke masyarakat Sepaku. Ada puluhan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat Sepaku agar memiliki keterampilan.

2 dari 3 halaman

Capai Rp446 Triliun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas dia seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, lanjut Jokowi, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Pemerataan Ekonomi

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," pungkas dia.

Basuki Hadimuljono
Tokoh
Basuki Hadimuljono kini menjabat sebagai Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Basuki Hadimuljono
Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
IKN
Menteri PUPR