DPR: Meski Sudah Mundur, Kasus Gratifikasi Lili Pantauli Tidak Boleh Berhenti Diusut

Liputan6.com, Jakarta - Terkait kasus gratifikasi yang dilakukan pimpinan KPK, Lili Siregar. DPR RI melalui Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto mengatakan sidang dugaan gratifikasi tidak boleh berhenti meski sudah mengundurkan diri.

Bambang menilai, pidana yang dilakukan seseorang tidak hilang meski sudah mengundurkan diri.

"Lalu tidak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya gak pas bos. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tahu saya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Politikus yang akrab disapa Pacul ini mengingatkan gratifikasi termasuk pidana. Dalam UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 dan 12 mengatur tentang gratifikasi.

Komisi III akan mempertanyakan keputusan Dewan Pengawas KPK yang tengah mengusut kasus gratifikasi oleh Lili sebagai wakil ketua KPK.

"Lah nanti kita tanyakan dasar hukumnnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa. Pasal 12 kok, gratifikasi," ujar Bambang.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean memutuskan persidangan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar tak dilanjutkan.

Pasalnya, surat pengunduran diri Lili Pintauli sudah disetujui dan ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Maka terperiksa tidak lagi berstatus sebagai insan komisi, sehingga dugaan pelanggaran etik tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan persidangan etik gugur dan tidak dilanjutkan persidangan etik," ujar Tumpak dalam sidang etik, Senin 11 Juli 2022.

Sebelumnya, Tumpak membacakan surat pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK. Tumpak menyebut surat pengunduran diri Lili sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.