Cegah Pelecehan Seksual, Pemprov DKI Pertimbangkan Pengadaan Angkot Khusus Perempuan

Rencana Pengaturan Tempat Duduk di Dalam Angkot — Sejumlah angkutan umum (Angkot) menunggu penumpang di Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (12/7/2022). Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan rencana kebijakan pengaturan tempat duduk seluruh angkutan umum (Angkot) wajib memisahkan antara penumpang wanita dan pria yang akan diterapkan pada minggu ini. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan pengadaan angkutan kota (angkot) khusus penumpang perempuan. Hal ini sebagai tindak lanjut mencegah pelecehan seksual di tranportasi publik itu.

Terlebih, kendaraan umum khusus penumpang perempuan sudah lebih dahulu diterapkan pada Transjakarta. Selain itu, Commuter Line (KRL) juga sudah memisahkan penumpang perempuan dan pria dengan menyediakan gerbong khusus perempuan.

"Kan di Trans sudah ada juga yah di kereta juga ada gerbong perempuan itu juga menjadi pertimbangan nanti kita kaji sama-sama," kata Riza saat ditemui di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 13 Juli 2022.

Riza menjelaskan saat ini pihaknya berupaya meningkatkan jangkauan transportasi publik di Jakarta. Dia menyebut saat ini, transportasi publik dapat menjangkau 90 persen wilayah di DKI Jakarta.

"Data sementara kurang lebih 90 persen bisa diakses oleh transportasi publik, kita akan tingkatkan termasuk tadi apakah perlu pemisahan apakah perlu disiapkan angkot perempuan khusus itu nanti kita akan pertimbangkan," jelas dia.

Sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan wacana untuk memisahkan tempat duduk bagi penumpang perempuan dan laki-laki di mikrotrans. Namun, penerapan tersebut batal dilaksanakan karena mempertimbangkan sejumlah hal, seperti dominannya penumpang perempuan di angkot.

"Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat, terhadap wacana pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot saat ini belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo dalam keterangannya, Rabu 13 Juli 2022.

Syafrin menjelaskan sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk POS Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) untuk mencegah kekerasan dan pelecehan. Di dalam POS SAPA ini nantinya juga akan dilengkapi dengan nomor aduan 112 dan petugas terlatih.

"Fasilitas POS SAPA tersebut sudah terdapat di 23 halte Transjakarta, 13 stasiun MRT dan 6 stasiun LRT. Direncanakan ke depan POS SAPA akan terus ditambahkan termasuk menjangkau layanan Angkot," jelas Syafrin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengeluarkan peraturan baru mengenai penumpang di angkutan perkotaan alias angkot.

2 dari 3 halaman

Beri Pendidikan dan Pelatihan Sopir Angkot

Selain itu, kata Syafrin, pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Program Jaklingko sudah diberikan pendidikan dan pelatihan. Adapun pelatihan itu, memuat kurikulum layanan prima termasuk penanganan atau cara bertindak dalam menghadapi keadaan darurat melalui program Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum.

Pemprov DKI juga bakal melakukan pemasangan CCTV diberbagai stasiun, halte, terminal hingga kendaraan umum untuk mendeteksi sekaligus mengurangi potensi gangguan tersebut.

Nantinya, melalui Jaklingko, sistim ticketing terintegrasi akan melakukan penerapan konsep face recognition yang diyakini akan meningkatkan rasa nyaman para penumpang, terutama perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga akan membuat regulasi komprehensif untuk angkot dan transportasi publik di Jakarta.

3 dari 3 halaman

Tujuh Poin Regulasi Komprehensif

Adapun regulasi komprehensif itu terdiri dari tujuh poin, antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan POS SAPA yang sudah ada di DKI Jakarta serta menambah ketersediaannya sehingga menjangkau layanan Angkot.

2. Mewajibkan setiap angkot atau transportasi publik memasang stiker informasi nomor darurat pengaduan pelecehan seksual dengan nomor aduan yaitu 112 di tempat yang terlihat jelas oleh seluruh penumpang.

3. Menginstruksikan seluruh angkot untuk memasang stiker informasi nomor darurat agar mudah terbaca dan jelas, serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi bersama komunitas terutama organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam pengentasan pelecehan dan peningkatan perlindungan Perempuan dan Anak.

4. Menyempurnakan SOP yang ada saat ini terkait penanganan keadaan darurat, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pencegahan dan penanganan kejadian pelecehan, dengan mengutamakan perlindungan korban.

5. Memastikan seluruh pengemudi/staff station/petugas transportasi publik memahami SOP masing-masing melalui sosialisasi atau bahkan pendidikan serta pelatihan.

6. Mengkaji lebih lanjut ide terkait angkot/mikrotrans khusus perempuan.

7. Pemanfaatan teknologi dengan pemasangan CCTV dan sistem ticketing berbasis face recognition akan dikaji lebih lanjut.