Buntut Fenomena SCBD, Makan-Minum hingga Jualan di Dukuh Atas Kini Didenda Rp 500 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pengawasan khusus di taman Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan buntut munculnya fenomena remaja asal Citayam, Depok dan sekitarnya yang ramai-ramai nongkrong di kawasan tersebut.

Fenomena ini cukup menyita perhatian publik, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan Anies memunculkan istilah "SCBD" yang merupakan singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok, merujuk lokasi nongkrong dan asal para remaja ini.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com pada Kamis (14/7/2022), setidaknya terdapat enam tenda posko pengawas yang didirikan di sekitar kawasan Dukuh Atas.

Terdapat dua jenis tenda posko yang didirikan di kawasan itu, yakni POS Terpadu Satpol PP Kecamatan Tanah Abang dan Posko dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Admistrasi Jakarta Pusat. Masing-masing posko setidaknya diisi oleh lebih kurang empat hingga lima orang petugas.

Selain itu, juga terdapat spanduk pengumuman ukuran sedang yang dipasang di kawasan Dukuh Atas. Spanduk itu memuat empat poin pengumuman yang berisi larangan.

Di antaranya larangan makan dan minum di kawasan tersebut. Kemudian larangan membuang sampah sembarangan, larangan berjualan, hingga larangan parkir di area yang sama.

Spanduk pengumuman berisi larangan ini tertanda Satpel Pol PP Tanah Abang dan Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tanah Abang. Bagi masyarakat yang terbukti melanggar empat poin di atas, maka akan dikenai denda.

"Sesuai Perda No 3 TH 2013 denda Rp 500.000," demikian bunyi pengumuman tersebut yang dikutip Liputan6.com, Kamis (14/7/2023).