Pegawai Terlibat Kasus Mafia Tanah, Komisi II DPR Minta Hadi Tjahjanto Benahi Internal ATR/BPN

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi II, Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto segera melakukan bersih-bersih di internalnya mulai dari jajaran kantah hingga kementerian. Hal itu disampaikan usai puluhan pegawai BPN terlibat kasus mafia tanah.

Menurutnya, persoalan mafia tanah tak kunjung usai, karena mental kinerja oknum internal BPN yang bekerjasama secara sistematis masif dengan para mafia pertanahan.

"Saya sangat tidak setuju dari awal bahwa pembentukan satgas mafia tanah itu melibatkan unsur ATR/BPN didalamnya karena akan menimbulkan conflict of interest," kata Junimart, saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).

Lebih lanjut, Junimart mencontohkan, kasus surat warkah yang ada di BPN, namun raib entah kemana. Selain itu, kasus juru ukur tanah bekerja bisa by order, bahkan asal ukur tanpa pakai titik koordinat yang sahih.

"Kejadian yang sangat mempermalukan Pak Presiden Jokowi ketika sertfikat berdasar Redis, PTSL yang beliau bagikan sebanyak 300 sertifikat di Jasinga Bogor secara gratis kepada masyarakat ternyata bermasalah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Integritas dan komitmen Menteri ATR/BPN Hadi untuk memberantas mafia tanah yang sudah menggurita harus segera dipertanggungjawabkan secara konsisten dan konsekuen. Yang mana, kata Junimart, dilakukan bersih-bersih internal kedalam institusi ATR/BPN.

Karena komunitas mafia pertanahan ini terjadi, terbentuk berkat peranan orang dalam sendiri.

"Evaluasi di internal Kementerian sudah harus dilakukan dalam rangka bersih-bersih dari tingkat Kasi di Kantah, Kanwil sampai ke Kementerian," ungkap Politikus PDI Perjuangan itu.