Soal Usulan Ubah Jam Kantor Urai Kemacetan Jakarta, DPRD DKI Sebut Bukan Solusi

FOTO: Pegawai WFO, Jalanan Ibu Kota Kembali Macet — Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Dalam Kota, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Meningkatnya volume kendaraan di Ibu Kota terjadi karena sejumlah pegawai telah kembali kerja dari kantor atau work from office (WFO). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menolak usulan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman yang mengusulkan agar jam kantor di Jakarta diubah untuk mengurangi kemacetan. Menurut Gilbert, hal tersebut justru membingungkan.

"Ini agak membingungkan dan sifatnya situasional atau sementara," kata Gilbert dalam keterangannya, Kamis (21/7/2022).

Gilbert lantas mengungkit aturan jam sekolah yang sebelumnya diatur menjadi lebih awal. Namun, Jakarta tetap macet, bahkan jadi kota terpolusi di dunia.

"Tentu faktor utama adalah jumlah kendaraan yang terus bertambah melebihi pertumbuhan jalan," ujar Gilbert.

Gilbert menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya mencari jalan keluar lain dengan memperbaiki transportasi publik, bukan malah menaikkan pajak mobil. Dia menilai usulan mengubah jam kantor bukan hal yang tepat.

"Sekarang menyuruh masyarakat berangkat dengan jam kantor yang dimodifikasi tentu bukan jawaban yang baik. Transportasi publik yang harus diperbaiki," kata dia.

Gilbert juga mengungkapkan daftar kecelakaan bus TransJakarta (TJ) hingga memakan korban beberapa waktu yang lalu. Ia menilai harusnya Pemprov DKI memperbaiki transportasi publik demi keamanan dan keselamatan masyarakat ketimbang hal lainnya terlebih dahulu.

Turunnya level PPKM Jakarta ke level satu, membuat aktivitas warganya menjadi normal kembali. Ini pun terlihat dari arus lalu lintas yang mulai macet.

2 dari 2 halaman

Transportasi Publik yang Safety

"Yang terjadi sekarang, kecelakaan yang menewaskan penumpang, tapi Gubernur tetap menempatkan direksi tidak berpengalaman dan menunjuk komisaris yang juga tidak berpengalaman," jelas Gilbert.

"Uang keuntungan TJ dimanfaatkan memperbaiki halte Rp13 miliar/halte, bukan meningkatkan kualitas layanan. Transportasi publik itu unsur utama adalah safety, keselamatan, dan itu tidak diperbaiki," lanjut dia.