Sukses

Kasus Kematian Brigadir Yoshua, Jokowi Minta Polri Jaga Kepercayaan Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jangan sampai muncul keraguan dari masyarakat terkait misteri kematian Brigadir Yoshua dalam kasus adu tembak sesama anggota polisi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, jangan sampai muncul keraguan dari masyarakat terkait misteri kematian Brigadir Yoshua atau Nopryansah Yoshua Hutabarat dalam kasus adu tembak sesama anggota polisi.

Adapun terjadi insiden baku tembak antara Bharada E dan Brigadir Yoshua pada Jumat, 8 Juli 2022 di kediaman eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Istri Kadiv Propam disebut mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir Yoshua. Dalam kejadian tersebut, Brigadir Yoshua dinyatakan meninggal dunia.

"Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada," kata Jokowi di Pulau Rinca, NTT, Kamis (21/7/2022).

Menurut pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini masyarakat perlu mengetahui fakta sebenarnya dari kasus yang menyedot perhatian publik ini. Presiden Jokowi tidak ingin kepercayaan publik kepada Polri menjadi luntur.

"Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar kematian Brigadir Yoshua akibat adu tembak untuk diusut hingga tuntas. Kepala negara ingin misteri kasus tersebut dibuka terang-benderang, sehingga tidak ada yang ditutupi.

"Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Sudah,"ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Komisi III Minta Sebelum 17 Agustus Misteri Kematian Brigadir Yoshua Terungkap

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta Polri bisa segera mengungkap kasus kematian Brigadir Yoshua. Kata dia, sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022 nanti, Korps Bhayangkara sudah menguak tabir misteri tersebut.

“Sehingga kalau bisa sebelum 17 Agustus sudah terang benderang kematian korban ini,” kata Trimedya di Kantor DPP PDIP, Kamis (21/7/2022).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, target itu bisa terlaksana melihat tim khusus telah bergerak cepat dan juga menonaktifkan tiga pejabat Polri terkait kasus tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.

“Kelihatannya tim khusus sudah bekerja, kemudian apa yang kita usulkan selama ini dinaw usulan saya tiga. Satu, dibuat tim khsus, kedua Pak Sambo dinonjobkan ketiga berkas ditarik ke Mabes Polri,” kata dia.

Trimedya juga mengaku bersyukur closed circuit television (CCTV) yang rusak sudah ditemukan, sehingga pemeriksaan dan mengungkap kasus ini bisa lebih mudah.

“Alhamdulillah puji Tuhan tiga (usul) dilaksanakan ya kita tunggu hasil kerjanya. Memang hasil dari CCTV itu nggak bisa kita tanyakan. Yang penting itu sudah menjadi barang bukti bagi tim,” ungkapnya.

 

3 dari 3 halaman

Pengacara Sebut Banyak Bukti Dugaan Brigadir Yoshua Disiksa

Kuasa Hukum atau pengacara keluarga Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak menyebut dugaan penyiksaan terhadap almarhum, seperti kuku sudah dicabut, jari patah, dan luka sayatan yang diduga berasal dari senjata tajam.

Sehingga Kamaruddin mengatakan, telah terjadi dugaan penyiksaan terhadap Brigadir Yoshua sebelum dia meninggal. Sehingga hal ini harus dibongkar oleh pihak kepolisian.

"Sampai jarinya patah semua ini sehingga tidak lagi, kenapa tidak copot hanya karena kulitnya saja, dia sudah remuk hancur. Kemudian kukunya dicabut, nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut, jadi ada penyiksaan. Nah, oleh karena itu ini ada di bagian kaki ada luka sayatan," tutur Kamarudin kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

Kamaruddin mengungkapkan, pelaku yang diduga telah meyiksa Brigadir Yoshua adalah psikopat. Sebab ditemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap jenzah Brigadir Yoshua.

"Oleh karena itu saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat atau penyiksaan. Oleh karena itu kita menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila,' tegasnya.

Menurut Kamarudin, masih sangat banyak polisi baik di negeri ini. Jangan sampai karena segelintir anggota yang diduga bermasalah, membuat rusak nama baik perwira lainnya.

"Jadi kita beri lah kesempatan kepada penyidik supaya penyidik menyidik dengan baik dan dalam pemeriksaan saya juga lihat sudah melibatkan Brimob ya, unsur Brimob menggunakan senjata laras panjang yang memakai baju yang loreng-loreng. Artinya ada peningkatan pengamanan yang luar biasa walaupun mereka polisi supaya tidak ada yang mengganggu kinerja mereka," jelas dia.