DPD RI Siap Fasilitasi Aduan Inkop TKBM Soal SKB Penataan Koperasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi jajaran pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Mereka mengadu nasib posisi organisasinya yang terancam, imbas rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.

"SKB itu akan dicabut dan rencananya akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres membuat pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan (Pelindo) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM)," ujar Sekretaris Inkop TKBM Agus Budianto saat menyampaikan keluhannya, dikutip dari keterangan pers diterima, Sabtu (23/7/2022).

Agus menambahkan, pencabutan SKB ditandatangani dua dirjen dan satu deputi akan berdampak pada hilangnya eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan.

Agus melanjutkan, 75 persen output hasil evaluasi Aksi Pelabuhan Stranas PK Tahun 2022 sudah menyepakati pencabutan SKB tersebut. Sudah pula dilakukan kajian oleh Kemenaker, Kemenkop UKM dan Kemenhub terkait hal tersebut.

Selain itu, lanjut Agus, ada juga kajian dari Kemenhub dan Pelindo untuk proses penerapan tools Sistem Monitoring (Simon) TKBM sebagai supporting sistem pemindahan kewenangan pengelolaan TKBM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum Inkop TKBM M. Nasir menambahkan, rencana pencabutan SKB diyakininya bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu, Nasir memohon agar LaNyalla bisa membantu kami memfasilitasi keluhan kelompoknya.

“Kami dituduh penyebab high cost dan dwelling time. Ini sudah injury time. SKB ini akan dicabut. Kami butuh perlindungan Pak Ketua untuk hal ini. Kami akan menggelar rapat kordinasi nasional untuk menyikapi hal ini," tutur Nasir

Nasir berharap, eksistensi, peran dan fungsi Inkop TKBM dipertahankan sebagai pengelola pelabuhan. Sebab TKBM di seluruh Indonesia jumlahnya ada sebanyak 120 unit.

"Kami meminta agar SKB itu tidak dicabut dan mengalihkan kewenangan pengelolaan TKBM ke Pelindo dan PBM," Nasir menutup.