Seragam Baru ala Militer di Kementerian ATR/BPN, Apa Urgensinya?

Peluncuran seragam baru ala militer di Kementerian ATR/BPN ini mendapat beragam reaksi, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Politikus PDIP ini mempertanyakan manfaat dan urgensi seragam baru tersebut.

Kata dia, apakah keberadaan baret dan tongkat komando dapat mempengaruhi kinerja para pegawai di Kementerian ATR/BPN.

“Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/BPN. Apa urgensinya? apa filosofinya? Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” kata Junimart Girsang kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai, adanya baret dan tongkat justru membuat para pegawai negeri sipil (PNS) ATR/BPN terlihat aneh. Dia mengaku bingung dengan seragam baru anak buah Hadi Tjahjanto tersebut.

“Perlengkapan baret dan tongkat komando menurut saya menjadi suatu keanehan disematkan pada para pejabat, pegawai ATR/ BPN,” kata dia.

Padahal, kata Junimart, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan Kementerian ATR/BPN yakni mengurus sertifkat tanah dan memberantas mafia tanah. Apalagi belakangan marak kejahatan mafia tanah.

“Yang pokok itu bagaiamana caranya mengubah paradigma mereka bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat, tidak mempersulit pengurusan sertifikasi serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan,” ungkapnya.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga, Ganip Warsito menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru tersebut.

Menurutnya, Menteri Hadi Tjahjanto ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi.

Melansir keterangan tertulis Kementerian ATR, Kamis (28/7/2022), tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Hadi telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

"Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, selain memberikan kepercayaan diri kepada Kakanwil dan Kakantah, atribut baru juga diharapkan dapat menjaga kewibawaan.

"Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu," tutur Hadi.