Bupati Mamberamo Tengah Kabur, Wabup Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak menyebut kaburnya Bupati Ricky Ham Pagawak tak mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Ricky Ham diduga kabur ke Papua Nugini lantaran dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah lakukan dengan baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah di Mamberamo Tengah saat ini," ujar dia di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2022).

Yonas yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ricky Ham Pagawak ini enggan berkomentar banyak terkait kasus. Dia juga mengaku tak tahu di mana keberadaan Ricky Ham saat ini.

"Saya tidak tahu. Saya tidak akan komentar masalah itu," kata dia.

KPK menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Kini Ricky Ham menjadi buron dan diduga kabur ke Papua Nugini.

KPK menyatakan tak ragu menjerat pihak yang turut membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. KPK mengingatkan ancaman pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami mengingatkan agar pihak-pihak tidak turut membantu persembunyian tersangka (Ricky) karena itu diancam pidana pasal 21 UU Tipikor," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 2 Agustus 2022.

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, 'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.'

Meski demikian, Ali berharap Ricky Ham Pagawak segera menyerahkan diri demi mendapatkan kepastian hukum dari KPK. Menurut Ali, KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menangani setiap kasus.

"Kami juga tegaskan bahwa penanganan perkara KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga hak-hak tersangka juga tentu kami perhatikan sesuai koridor ketentuan hukum," kata Ali.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.