Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 secara bersama-sama. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar rencananya akan memimpin langsung pendaftaran ini.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim MS, memberikan tanggapan terkait pendaftaran Gerindra-PKB yang dilakukan secara bersamaan ini.
Baca Juga
“Pendaftaran yang dilakukan secara bersamaan ini, hemat saya, menunjukkan bahwa Gerindra-PKB ingin menunjukkan keseriusan berkoalisi menghadapi pemilu 2024. Setelah sempat menyatukan pandangan beberapa waktu lalu, pendaftaran Gerindra-PKB yang dilakukan secara bersamaan ini mempertegas keseriusan mereka," kata dia, Senin (8/8).
Advertisement
Hakim melanjutkan, keseriusan koalisi ini tak lain untuk bisa memenuhi ambang batas presidensial threshold 20 persen yang menjadi syarat minimum untuk bisa mengusung capres-cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.
“Kursi mereka berdua kalau diagabungkan sudah memadai. Jumlahnya sudah 23,7 persen. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres” tambahnya.
Tentang Cuitan Saiful Mujani
Menanggapi pendaftaran Gerindra-PKB secara bersamaan, pendiri lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, memberikan komentar melalui akun twitternya. Dengan menukil link berita dari salah satu situs online, Saiful memberikan komentar.
“Cak Imin @GusMuhaimin, bukannya sahabat kepercayaan anda, faisol reza, pernah jadi korban penculikan prabowo?” tulis Saiful dalam akun twitternya mengometari link berita yang berjudul “Ini Alasan Prabowo-Cak Imin Dijadwalkan ke KPU Bareng dari Masjid Sunda Kelapa…”
Ketika ditanyakan terkait komentar pendiri SMRC Saiful Mujani, yang nyinyir terhadap koalisi Gerindra-PKB melalui akun twitternya, Abdul Hakim MS enggan memberikan komentar. Namun Hakim mengharapkan, lembaga survei akan lebih elok jika berbicara substansi.
"Ada baiknya lembaga survei menahan diri untuk memberikan komentar di luar ranah keahliannya. Sudah saatnya lembaga survei harus lebih banyak bicara substansi, memberikan data faktual tentang realitas politik yang ada kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Sikap nyinyir itu jauh dari semangat lembaga survei yang kredibel, akademis, dan berdasarkan data," terang Hakim.
Advertisement