PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Menteri hingga Kepala Daerah

Tiga Petinggi Koalisi Indonesia Bersatu Jalan Bersama ke KPU — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat jalan bersama menuju Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). Kedatangan ketiga petinggi KIB tersebut diiringi dengan berbagai atraksi tarian tradisional untuk mendaftarkan partai masing-masing sebagai peserta Pemilu 2024. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum juga mengumumkan calon presiden (Capres) yang akan diusung untuk bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan PPP Arsul Sani membeberkan kriteria bakal capres dan calon wakil presiden (Cawapres) dari KIB. Kata dia, KIB melirik sejumlah tokoh dengan latar belakang menteri kabinet hingga kepala daerah.

"Yang jelas tentu di antara yang juga kita lihat adalah dari kabinet, yang sedang jadi kepala daerah dan ada yang pernah di kabinet atau pernah jadi kepala daerah," ujar Arsul di KPU RI, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Namun, Arsul enggan membuka nama-nama tokoh calon presiden yang dimaksud.

Di sisi lain, KIB juga tetap berupaya mendorong capres-cawapres dari internal koalisi. Meski tidak bisa dipungkiri perlu juga mempertimbangkan tokoh eksternal dengan popularitas dan elektabilitas tinggi.

"Kemungkinannya kalau buat saya sama besarnya," ujar Arsul bicara kans KIB mengusung capres internal atau eksternal.

KIB tengah menyusun platform koalisi. Platform ini juga menjadi modal tawaran kepada pasangan calon presiden yang didekati.

"Kan kita sampaikan setelah ada platform kita diskusi dengan calon-calon potensial berbicara lah," ujar politikus senior PPP ini.

Platform yang disusun akan menjadi kontrak politik dengan capres dan cawapres yang diusung. Kontrak politik itu dibuat bila KIB mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari eksternal koalisi.

"KIB harus menyodorkan platform sederhananya kami mempertimbangkan untuk mengusung anda tetapi inilah platform kami kontrak politiknya harus jelas," ujar Arsul.

Setelah sejumlah ketua umum partai politik seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa berkumpul dan sepakat membentuk poros politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), perlahan arus politik jelang Pemilu 2024 kian deras.

2 dari 2 halaman

Kontrak Politik untuk Capres Eksternal

3 Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu Sampaikan Keterangan Pers Bersama — Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bergandengan tangan saat pendaftaran di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Pendaftaran bersama tiga partai KIB tak hanya membuktikan bahwa KIB solid, tetapi sekaligus mengungkap harapan publik terkait semangat persatuan yang terus dikedepankan oleh KIB. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kontrak politik itu tidak melulu hal-hal pragmatis misalnya jatah kabinet yang didapat partai pengusung. Meski diakui Arsul pembicaraan soal kursi tidak bisa terhindarkan.

"Tidak kemudian pragmatis cuma bicara misalnya kalau Anda yang jadi presiden dan wakil presiden kami dapat jatah kabinet sekian dan itu bukan, itu tidak terhindarkan tetapi tidak hanya itu yang kita pikirkan," ujar Arsul.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, platform yang disusun KIB menjadi modal untuk menentukan arah komunikasi dengan pasangan capres dan cawapres.

"Yang sedang dalam penyusunan itu adalah platform KIB ini penting karena platform ini modal bagi kita menentukan atau untuk berkomunikasi dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden meski kembali saya harus tegaskan semangat yang ada di KIB saat ini adalah melihat dari internal dulu," jelasnya.

Namun KIB masih berupaya untuk mendorong kader sendiri untuk menjadi capres. Meski tidak memungkiri bahwa memilih capres berdasarkan popularitas hingga elektabilitas.

"Tetapi memang tidak bida dibatasi memang pada akhirnya partai politik manapun termasuk yang ada di KIB akan menentukan capres cawapres pertama berdasarkan popularitas akseptabilitas dan tentu juga elektabilitas," papar Arsul.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com

Infografis Manuver Koalisi Indonesia Bersatu, Konsolidasi Jelang Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
KIB
Capres
Koalisi Indonesa Bersatu
PPP
menteri
Kepala Daerah