Wamenkumham Buka Ruang Diskusi Spesifik Terkait RKUHP

Menurutya, Pemerintah telah melakukan penyempurnaan sepanjang 2021-2022 dengan ada tujuh hal penting yang dibahas yakni terkait 14 isu krusial seperti sinkronisasi antara pasal, ancaman pidana (disparitas), melakukan harmonisasi di luar KUHP, teknik penyusunan UU, delik penadahan barang cetakan dan persoalan kesalahan typo.

Sementara Jamin Ginting yang juga Dosen Fakultas Hukum UPH melihat, RKUHP berdampak sangat terbuka. Setiap daerah akan menumbuhkan aturan-aturan hukum adat masing-masing. “Hukum pidana tidak tepat diambil dari kebiasaan masyarakat. Tidak bisa dasar hukum ada kehidupan masyarakat. Kalau hukum perdata saya setuju,” kritiknya.

Jamin mengatakan, penegak hukum banyak penafsiran seperti historis, interpretasi hakim. Menurutnya lebih baik beri kesempatan ruang kepada hakim untuk mengaturnya.

Ia menyarankan, agar membiarkan apa yang baik, yang sudah ada, dengan asas legalitas tetap diperhatikan. “Saya kuatir di seluruh Indonesia berlaku adat masing-masing dan akan terjadi persingguhan dan irisan teritorial yang bisa bertentangan,” ujarnya mengingatkan.

Hal lainnya di RKUHP, ia juga menyoroti terkait penodaan agama. Diakuinya, bahwa  kebanyakan negara mempunyai hukum penodaan agama. Yang perlu diperhatikan adalah penodaan yang dimaksud apa tata ibadah atau keyakinannya.

Sedangkan  terkait dengan  Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sesuai UU TIPIKOR Pasal 2 dan 3 yang kemudian RKUHP Pasal 607 dan 608. Pidana korupsi sesuai UU Tipikor ancaman minimun 4 tahun, kemudian diperkecil 2 tahun.  “Kalau KUHP disahkan lalu apakah nanti kasus Tipikor akan dikenakan KUHP atau UU Tipikor. Sebab  KUHP ini mengurangi hukuman dan ini menjadi masalah sendiri.”

Sementara Mompang L. Panggabean mengatakan dalam membuat KUHP di seluruh dunia selalu ada empat alasan. Yakni politis, sosialis filosofis, praktis dan adatif. Kalau Belanda butuh 70 tahun, mungkin Indonesia lebih lama untuk membuat KUHP sendiri.

“Pak Wamen tadi sudah memaparkan banyak hal-hal ideal dimasukkan di RUU KUHP, kami setuju itu. Tetapi persoalannya bagaimana subtansi,  budaya, dan struktur hukumnya,” papar Guru Besar UKI tersebut.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lebih lanjut, Mompang menyoroti dan memberi catatan dalam beberapa Pasal RKUHP. Pasal 207 terkait ternak, menurutnya hal itu delik pasif. Bagaimana dengan pelaku? Dengan ada frasa membiarkan atau dengan sengaja. Sementara Pasal 280, norma yang ada, apakah hukum dimaksud itu termasuk kepatutan dalam masyarakat.

Kedua, lanjut Mompang, terkait frasa tidak hormat kepada hakim. Apakah hakim itu menjadi Tuhan di pengadilan. Ia juga mempertanyakan kebebasan wartawan dalam meliput. Wartawan seribu akal untuk mencari celah. Kemudian Pasal 380, menggunakan kemampuan hewan di luar kodratnya.

“Di kampung kami, masih menggunakan hewan over, apakah petani nanti bisa dipidana. Padahal di sini bentuk yang disengaja,” kata ahli hukum pidana ini.

Selain itu, Mompang juga meyoroti Pasal 340 ayat 2, penggunaan bioteknologi dengan ancaman 2 tahun. Kalau kerugian besar bagaimana? Pasal 412, bagaimana kalau iklan diakses anak dari media sosial. Apa tidak lebih baik dikaitkan dengan UU ITE. Apakah melakukan  pendekatan cultural relativisme sementara Pasal 429, soal penggalandangan. Ini tidak efektif.

“Apa nggak lebih baik ini distop saja, lebih baik diserahkan ke kementerian sosial. Ada denda darimana, makan saja tidak bisa," katanya.

”Pasal 469, terkait aborsi tidak lebih 12 minggu dan juga terkait perkosaan. Pelaku perkosaan tidak dijelaskan siapa, biasanya laki-laki tapi aturan baru ini bisa juga perempuan. Ini tujuan pemidanaan dalam kaitan pedoman kepidanaan ," tambah Mopang.

Berbeda Guru Besar Hukum Tata Negara UKI John Pieres, mengungkapkan hukum positif kalau aktif berlaku maka perlu menggali hukum positif dalam masyarakat. “Apa yang disampaikan Pak Wamen saya setuju. Dasar dari hukum itu tekait dua hal, satu moralitas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusian yang beradab ini. Dua sila dari Pancasila,” tukasnya.

Ia menyinggung Pasal 4, kalau ada melecehkan Presiden itu munurunkan harkat dan martabat. Itu sesuai dengan teologis Kristen yang memiliki kewajiban menghormati pemerintah.

Pasal 27, menjunjung menghormati Tap MPR No. VI/MPR/2001 tata krama dalam politik.  Dari sumber yang dikutip, menjadi keharusan dari warga negara menjaga martabat presiden dan wakil presiden.

Terkait dengan konstruksi hukum Pidana dalam RKUHP  Pasal 217, menghina Presiden ancaman pidana penjara 5 tahun, John mengaku sependapat. Kemudian Pasal 218, menyerang kehormatan di depan umum dipidana 3 tahun 6 bulan. Demikian pada Pasal 219, setuju dan Pasal 220, bisa dituntut dengan delik aduan. “Tergantung presiden dan wapres, kalau Jokowi mungkin tidak menuntut tetapi berbeda dengan Presiden Trump yang cenderung reaktif,” bebernya.

Sedangkan Pdt. Dr. Albertus Patty MA seorang teolog Kristen mengatakan, sebagai orang bukan ahli hukum, tapi sering bicara hukum taurat, saya bicara dari pengalaman lapangan saja. Apakah RKUHP itu cukup keadilan dan kebersamaan. Apakah sudah menampung keanekaragaman?

Sejak reformasi, kata Patty,  ada dua kecenderungan di Indonesia. Makin menguatnya konservatisme agama ini mengubah berbahasa, fashion, makanan dan lainnya. Hal kedua, justru konservatisme agama menyentuh politik dan hukum, dalam  konteks nasional dan lokal.

Dalam konteks nasional konservatisme agama ini makin muncul ke permukaan. Ia mencontohkan, pernikahan beda agama ditentang Kemenag. Padahal ini realitas terjadi dari jaman dulu. Ia juga menyinggung UU Provinsi Sumbar yang tidak mengakomodasi Mentawai yang 95 persen Kristen.

“Apa urusannya pemerintah, kalau memilih istri yang beda agama. Ini muncul dari tapsir salah satu agama saja,” kritiknya keras.

Terkait RKUHP, Pendeta GKI ini, hanya ingin menanggapi tiga hal yakni penistaan agama, perzinahan dan kumpul kebo. Menurutnya ini selalu muncul di negara yang agama kuat, bahkan di Amerika juga terjadi negara bagian tertentu. Menurutnya, Penistaan Agama ini sama dengan penistaan tafsir satu agama sangat karet . Dia juga mencontohkan, kasus Meliana di Sumut, ditangkap bukan karena UU tapi tekanan kekuatan massa.

"Kasus Ferdinand Hutahaen, bilang Allah kuat, apa yang salah disitu. Allah lemah biasa di kristiani biasa  aja. Dia malah masuk penjara. Makanya dibalik UU ini tafsir agama ini kuat," ucapnya.

Demikian juga, sambung dia, terkait dengan perzinahan dan kumpul kebo, apa efeknya kalau itu dijadikan hukum. “Bagi saya apa yang dilakukan ini sikap yang sentralmentalistik tidak rasional. Bagi saya kira UU ini agak utopis, agar masyarakat saleh. Lalu efeknya apa? Aparat negara dan masyarakat punya justifikasi untuk mengintervensi wilayah privat kita," katanya.

“Untuk ketiga hal ini RKUHP ini tidak realitas, negara memaksakan masyarakat saleh. Kedua, efek perzinahan dan kumpul kebo maka  yang dikorbankan orang miskin, masyarakat adat, mengorbankan kaum perempuan, korban  anak-anak  dan terakhir, mereka justru tidak menikah karena ditolak beda agama, mereka akan dipidana," tuturnya.

Pertanyaan terakhir apakah UU KUHP ini cukup memperhitungkan kepentingan multikultural? Menanggapi semua masukan tersebut Wakil Menteri Hukum dan HAM  Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pemerintah mengapresiasi semua bahan masukan dan akan mempertimbangkan untuk perubahan RKUHP.  Ia juga menjanjikan akan membuka ruang diskusi ke depan dengan topik yang lebih spesifik.

Diskusi berlangsung menarik ini berlangusng hingga 4 jam dengan kehadiran 300 peserta dan juga peserta online. Penanggap juga dari berbagai ahli dari daerah antara lain  Dr. Budiman Sinaga, SH, MH dari Universitas HKBP Nommensen, Dr. Marihot Hutajulu, SH, MHum Dekan FH UKSW Salatiga dan Dosen FH dari Kupang.