Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas, Politisasi Agama dan Polarisasi di Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga bisa menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2023. Sehingga tidak sampai terbelengkalai di tahun depannya dan mengganggu proses pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, Senin (8/8/2022).

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai tahun depan atau tahun 2024. Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara menyampaikan, untuk belanja kementerian dan lembaga pada 2023 jumlahnya mencapai Rp 993 triliun. Itu lebih besar dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 965,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah di tahun depan akan difokuskan kepada fokus program nasional untuk SDM, kemudian belanja infrastruktur yang jadi prioritas nasional. Termasuk untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian infrastruktur, termasuk ikn dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapat prioritas dari sisi penganggarannya," bebernya.

Pemerintah pada tahun depan disebutnya akan menggunakan instrumen belanja di tingkat pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional, juga dari sisi pembiayaan.

"Seperti, akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai shock absorber," kata Sri Mulyani.