Siasat Jokowi agar BBM Tidak Melambung Tinggi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.

Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.

“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin 15 Agustus 2022.

Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.

Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut pemerintah telah berkali-kali menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga BBM. Besar kemungkinan harga BBM akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Ekonom INDEF, Nailul Huda menilai, kenaikan harga BBM akan mendorong menaikkan angka inflasi. Dalam hitungannya, angka inflasi bisa menyentuh 7 persen dari yang saat ini mencapai 4,94 persen (yoy).

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," kata Huda saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin 15 Agustus 2022.

Huda menuturkan kenaikan harga BBM bisa mengerek banyak kenaikan harga. Semua harga barang akan naik karena biaya transportasi mengalami kenaikan.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, beban pemerintah menekan subsidi energi bisa makin bengkak. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin bengkak.

"Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat," kata dia.

Kenaikan harga BBM juga bisa mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan terancam mengalami kontraksi dan mengganggu ekonomi nasional.

"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Kalaupun harus menaikkan harga BBM, kata Huda, sebaiknya pemerintah menaikkan selain jenis Pertalite. Sehingga masyarakat masih bisa mengkonsumsi BBM dengn harga terjangkau.

"Maka memang langkah paling pas adalah menaikkan harga BBM non pertalite. Jadi pertalite masih tetap harganya," kata dia.