Permintaan Jokowi Setop Politik Identitas dan Politisasi Agama Dinilai Perlu Diikuti Para Elite

Liputan6.com, Jakarta Potensi politik identitas akan selalu ada pemilihan umum (Pemilu). Untuk meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik, terutama yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden (Pilpres).

"Potensi politisasi identitas akan selalu ada dalam pemilu. Apalagi Indonesia memiliki kemajemukan etnis suku dan agama," kata pengamat politik Bawono saat dihubungi, Selasa (16/8/2022). 

Peringatan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama dalam Pemilu ke depan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR 2022 di gedung MPR, Selasa (16/8/2022). 

Jokowi berharap kehidupan berdemokrasi di Tanah Air harus semakin dewasa.

Menurut Bawono, komitmen menolak politik identitas akan semakin baik bila juga disampaikan elite politik lainnya.

"Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali apabila disuarakan oleh para elite politik, terutama mereka akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang," ujar Bawono.

Sedangkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan politik identitas memang selalu ada.  

Dia memahami politik identitas yang Jokowi sampaikan adalah yang membenturkan semangat dan nilai persatuan dengan kepentingan kelompok identitas sendiri.

"Itu saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus," kata Surya Paloh.

Paloh meyakini, pesan Jokowi agar menghindari politik identitas ditujukan bagi  yang membenturkan persatuan. Paloh pun mengapresiasi pesan moral yang disampaikan Jokowi.

"Yang membenturkan semangat dan nilai persatuan kita dengan kepentingan kelompok identitas sendiri. Itu saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus," ujar Paloh.