Sukses

Wapres Ma'ruf: Kalau BBM Naik, Biar Subsidi Bisa Terus Berlanjut

Ma’ruf mengungkapkan, wacana kenaikan BBM ini masih dalam tahap pengkajian. Belum ada keputusan final apakah akan ada kenaikan harga atau tidak.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tanggapan mengenai isu kenaikan  Bahan Bakar Minyak (BBM). Ma’ruf menyebut selama ini negara memberi subsidi BBM dengan jumlah sangat besar.

"Itu kan ada beban subsidi negara besar sekali. Subsidi BBM kita itu lebih dari Rp500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut," ujar Ma’ruf dalam keterangannua, Sabtu (20/08/2022).

Kendati demikian, Ma’ruf mengungkapkan, wacana kenaikan BBM ini masih dalam tahap pengkajian. Belum ada keputusan final apakah akan ada kenaikan harga atau tidak.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pekan depan. Hal tersebut diungkap oleh Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).

Luhut menjelaskan, mengenai kenaikan BBM ini memang sudah diisyaratkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya di awal bulan ini dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka Jakarta.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Jokowi Sebut Tak Mungkin Dipertahankan

Jokowi mengatakan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan pemerintah sudah sangat besar yakni, mencapai Rp 502 triliun. Menurut dia, tidak ada negara mana pun yang kuat memberikan subsidi sebesar itu.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Luhut.

Sayangnya, Menko Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, Luhut telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS