Anies Didesak Selesaikan Masalah Kualitas Udara DKI Jakarta hingga Hunian Layak

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) akan memberikan Surat Peringatan (SP) 2 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini, Selasa (23/8/2022). Kopaja menuntut Anies, untuk menyelesaikan setidaknya sembilan permasalahan di DKI Jakarta.

Surat Peringatan (SP) 2 tersebut akan diberikan pada pukul 10.00 WIB di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

Adapun sebelumnya, Kopaja mengklaim telah memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Anies pada 22 April 2022. Namun, tak ada respons dari Anies yang akan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang.

"Namun, pascapemberian SP 1 tersebut, kami tidak melihat itikad baik dan upaya maksimal dari Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan 9 permasalahan di Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi undangan Kopaja yang diterima Liputan6.com, Senin 22 Agustus 2022.

Adapun sembilan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kopaja antara lain, pertama mendesak untuk menyelesaikan buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

Kedua, mendesak untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya akses air bersih dan terlanggarnya hak atas air warga Jakarta akibat swastanisasi air Jakarta.

Ketiga, terkait genanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Keempat, soal ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.

Kelima, permasalahan lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Keenam, terkait reklamasi yang Masih Terus Berlanjut.

Ketujuh, permasalahan hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Kedelapan, soal penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta. Terakhir, belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.

Kopaja menerangkan bahwa sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial dan mendesak untuk diselesaikan karena berkaitan langsung dengan peningkatan standar kehidupan mendasar yang layak bagi manusia, khususnya warga DKI Jakarta. 

Kopaja menegaskan menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut Anies  secara serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan.