Tak Setuju Kapolri Dinonaktifkan, PPP: Jangan Geser Fokus Kasus Ferdy Sambo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan usulan penonaktifan jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penonaktifan Kapolri Sigit diusulkan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Menurut dia, pemberhentian sementara Kapolri justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri," ujar Arsul dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Arsul meminta agar tidak ada pihak yang mencoba menggeser pusat perhatian masyarakat terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo di rumah dinasnya.

"Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini serta proses-proses hukum dari kasus turunannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303," kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyebut, Kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.

Dua lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga Ferdy Sambo bernama Kuwat Maruf.

Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP.

Menurut Arsul, tranparansi yang diperlihatkan Kapolri dalam kasus ini justru membuat Komnas HAM mampu dengan baik turut menyelidiki kasus ini.

"Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik, tidak hanya oleh satuan internal Polri," kata dia.

Menurut dia, terkait penyampaian ke publik yang salah oleh jajaran Polri itu bukan salah dari Kapolri, namun Ferdy Sambo telah bermain peran secara baik dalam menjalani skenario kebohongannya.

"Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS (Ferdy Sambo) menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.