Pemerintah Siapkan Skema Kenaikan Harga BBM untuk Dilaporkan ke Jokowi

Presiden Jokowi sendiri menyampaikan kenaikan harga BBM harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurut kepala negara, pemerintah melakukan kalkulasi dampak kenaikan harga BBM. Sehingga Presiden Jokowi tak mau kenaikan BBM nantinya menurunkan malah daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.

"Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," jelasnya.

"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya. Saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," sambung Jokowi.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

Pemerintah terus memberikan indikasi bahwa tidak lama lagi harga BBM naik. Naiknya harga BBM ini dikarenakan kekhawatiran pemerintah akan jebolnya subsidi APBN yang sudah dianggarkan Rp 502 triliun.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menyatakan keputusan final menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi berada di tangan Kementerian Keuangan karena mereka yang tahu kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM.

"Untuk menyikapi tambahan BBM subsidi ini kita serahkan ke Kementerian Keuangan, sebab mereka yang tahu kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM. Jika dianggap APBN berat, maka volume BBM subsidi bisa dikontrol melalui Kementerian ESDM," ujarnya dalam keterangan di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/8/2022).

Satya memaparkan landasan pemberian subsidi adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pasal 16 disebutkan subsidi BBM pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp206 triliun. Pasal 17 regulasi ini mengatur tentang pendapatan negara bukan pajak, sehingga ketika harga minyak naik, maka pendapatan negara dari minyak meningkat.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM di Indonesia, Satya mengungkapkan dalam ayat delapan disebutkan subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8/2022).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp 600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp 600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Bahlil.

Dia pun menjelaskan skema subsidi BBM yang selama ini digunakan pemerintah tidak tepat sasaran. Justru lebih banyak dinikmati kalangan menengah.

Misalnya, kata Bahlil, pengguna kendaraan di atas 1.500 cc yang menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite. Makanya, pemerintah akan menata kembali skema subsidi.

"Ke depan kita akan tata subsidi supaya dikasih ke rakyat yang berhak menerima subsidi," kata Bahlil.

Dia meyakini, perubahan skema subsidi BBM ini bisa lebih berkeadilan. Para pelaku usaha UMKM bisa tetap kuat menghadapi tantangan di masa depan.

"Saya percaya ke depan UMKM akan kuat, negara akan kuat, penciptaan lapangan kerja terwujud dan kita akan jadi negara yang sejahtera," pungkasnya.