4 Hal Terkait Pernyataan Ketum PPP Suharso Monoarfa soal Amplop Kiai yang Tuai Polemik

Kamis, 18 Juni 2022, saat melaksanakan tugas kunjungan Suharso bertandang ke pondok pesantren besar dan kiai-kiai besar. Ia bersama dengan rekan-rekannya menyambangi kiai besar agar meminta doa, namun dia belum menjelaskan secara rinci detail nama kiai yang ia temui tersebut.

"Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dikirimi pesan di WhatsApp, 'Pak Plt, tadi ninggalin apa enggak untuk kiai?, ninggalin apa? Saya tidak tertinggal sesuatu di sana? Mungkin ada barang cucu saya waktu itu yang saya bawa," jelas Suharso.

Suharso dalam pesan tersebut masih belum memahami sampai ia bertemu dengan orang yang mengirimkan pesan itu. Orang tersebut mengatakan apabila adanya kunjungan terhadap kiai setidaknya meninggalkan “tanda mata”.

"Oh enggak, ada sesuatu, oh nanti saja, maka sampailah setelah keliling itu ketemu lalu dibilang pada saya, 'gini Pak Plt, kalau datang ke beliau-baliau itu meski ada tanda mata yang ditinggalkan', 'wah saya ndak bawa, tanda matanya apa? Sarung, peci, Alquran atau apa," kata dia.

Yang dimaksudkan orang tersebut merupakan meninggalkan amplop yang diisi uang. Suharso menerangkan hingga kini hal tersebut lazim terjadi ketika bertemu dengan tokoh agama.

"Kayak enggak ngerti saja Pak Harso ini, gitu Pak. I've provited one, every week. Dan bahkan sampai saat ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya, enggak ada amplopnya, pak, itu pulangnya, sesuatu yang hambar," kata Suharso.

Akibat pernyataannya tersebut belakangan Ketum PPP Suharso Manoarfa dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan menebar kebencian, permusuhan, penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/4281/VIII/2022/SPKT/ POLDAMETROJAYA dan dilaporkan seorang bernama Ari Kurniawan yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta.

“Waktu kejadian 15 Agustus 2022, lokasi kejadian Jakarta Selatan dengan korban para kiai,” tulis laporan yang dilakukan Ari kemarin lusa ini.

Pelapor mengaku, selaku alumni santri Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Jawa Barat menerangkan bahwa Suharso dalam pidatonya 15 Agustus 2022 dalam kegiatan pembekalan antikorupsi politik cerdas berintegritas di Gedung KPK telah menyebut pernyataan yang diyakini menyinggung para kiai.

“Terlapor menyebut, ketika saya kemudian menjadi Plt ketua umum (PPP), saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi dan setiap ketemu, Pak ndak bisa, Pak. Bahkan, sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, itu kalau selamanya itu enggak ada amplopnya, Pak itu pulangnya itu sesuatu yang hambar,” jelas Ari.

Suharso pun diduga telah melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 A KUHP. Ari pun melampirkan sejumlah barang bukti yang mendukung laporannya, seperti flashdisk dan tangkapan layar pemberitaan media.

Pernyataan Suharso ini kemudian menuai kritik, terutama dari kalangan aktivis Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun meminta maaf atas pernyataan Suharso itu. Arsul meminta maaf lantaran perkataan Suharso merendahkan martabat dan menghina para kiai.

"Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para kiai dan berjanji bahwa jajaran PPP lebih berhati-hati atau ikhtiyat dalam berucap dan bertindak kedepan agar tidak terulang lagi," ujar Arsul dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Arsul Sani mengakui bahwa meskipun dalam pidatonya ketika acara Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas di KPK, Suharso Monoarfa tidak bermaksud merendahkan atau menghina kiai. Namun, apa yang disampaikan oleh Suharso itu membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai merendahkan para kiai.

Suharso Monoarfa sendiri telah meminta maaf atas pernyataan viral yang mengeluhkan adanya keharusan menyediakan amplop usai bertemu dengan para kiai atau ulama di berbagai daerah.

"Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu adalah sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan," ujar Suharso, Jumat 19 Agustus 2022.

Suharso menjelaskan yang ia sampaikan tersebut adalah merespons dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Suharso mengungkapkan, mestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkapkan ilustrasi yang justru mengundang interpretasi keliru.

"Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya," tuturnya.

Dalam surat edaran resmi, permintaan tersebut diperuntukan Suharso Monoarfa dari pmipinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.

Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan majelis menyebut alasan permintan agar Suharso mundur, yakni adanya kegaduhan di partai pasca pidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan anti korupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 15 Agustus 2022.

"Kami sebagai pimpinan ketiga Majlis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Manoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP-PPP," kutipan surat DPP PPP itu.

Pimpinan Majelis menyebut mundurnya Suharso akan membawa kebaikan bagi PPP.

Achmad Hafidz