Sukses

Usai Rapat dengan Jokowi, Airlangga Sebut Rencana Kenaikan BBM Masih Dikaji

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memperdalam skema alternatif harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Liputan6.com, Jakarta - L Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memperdalam skema alternatif harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Dalam rapat itu, Jokowi juga memanggil sejumlah menteri seperti, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tafsir.

"Ini lagi diperdalam," ujar Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi. Kendati begitu, Airlangga mengatakan pemerintah akan menyiapkan bantuan sosial (bansos) apabila harga BBM naik.

"Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya darimana, programnya seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tiga pilihan mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga energi global.

Pertama, menambah subsidi dan kompensasi yang jumlahnya mencapai Rp 698 triliun. Bila langkah ini yang ditempuh, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga Solar dan Pertalite.

"Pertama, subsidinya naik mendekati Rp 700 triliun," kata Sri Mulyani, Selasa 23 Agustus 2022.

Namun, jika harus menaikkan anggaran menjadi Rp 698 triliun, dia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat. Mengingat subsidi energi tahun ini sudah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan pada awal yakni sebesar Rp 158 triliun.

2 dari 2 halaman

Pengendalian Volume Konsumsi BBM

Kemudian, Pilihan kedua yang ditawarkan melakukan pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi karena konsumsinya terus meningkat. Pada Juli 2022 lalu, pemerintah telah menambah dan menghitung jumlah tambahan kompensasi dan subsidi BBM menjadi Rp 502 triliun dengan volume 27 juta kilo liter.

Hanya saja, dengan tren konsumsi masyarakat yang meningkat, diperkirakan kebutuhannya sampai akhir tahun mencapai 29 juta kilo liter.

"Kedua, volumenya dikendalikan, karena kalau volumenya terus (dibiarkan seperti sekarang) ya tadi (subsidi harus ditambah). Kalau dikendalikan kan berarti ada yang boleh beli ada yang enggak boleh beli," tuturnya.

Adapun pilihan ketiga menaikkan harga BBM bersubsidi. Sri Mulyani mengaku ketiga pilihan yang ada ini merupakan pil pahit bagi pemerintah.

"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik 3 kali lipat," kata dia.