Sukses

4 Pernyataan Suharso Monoarfa Jawab Desakan Mundur dari Posisi Ketum PPP

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa buka suara soal desakan agar dirinya mundur. Menurutnya, permintaan tersebut tidak ada dalam mekanisme organisasi.

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menuai polemik. Saat menghadiri acara pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas berintegritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suharso mengeluh terhadap keharusan pemberian amplop ketika melakukan kunjungan ke pesantren.

Akibat pernyataannya tersebut Suharso Monoarfa dilaporkan kepada Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan menebar kebencian, permusuhan, penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan.

Dia lalu kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri, pada Kamis, 25 Agustus 2022 lantaran dianggap menghina kiai dan pesantren. Para pelapor mereka yang tergabung dalam Pecinta Kiai (peci) Nusantara.

"Kami melaporkan Suharso Monoarfa terkait penghinaan yang disampaikannya dalam acara antikorupsi di KPK dengan para kader PPP. Kami selaku santri yang tergabung dalam Peci Nusantara merasa tersinggung dan terhina atas pernyataannya," ujar Ketua Pecinta Kiai Nusantara, Alvin Mustofa Hasnil Haq dikutip dalam keterangannya, Kamis, 25 Agustus 2022.

Menurut Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Sudah beberapa pihak yang melaporkan Ketum PPP tersebut dikarenakan pernyataannya dianggap merendahkan kiai.

"Sudah ada beberapa laporan terkait hal ini ke kepolisian, tapi yang ke Bareskrim baru saya. Harapannya Suharso sebagai publik figur tidak mengulangi kesalahannya yang bisa menyinggung seluruh kiai," jelasnya.

Tak hanya itu, desakan agar dirinya turun menjadi Ketua Umum juga ikut mencuat. Salah satunya datang dari Massa aksi dari Front Kader Penyelamat Partai (FKPP). Lantas, apa tanggapan Suharso terkait hal tersebut? 

 

2 dari 5 halaman

1. Suharso: Desakan Mundur Tidak Ada Dalam mekanisme organisasi

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa buka suara soal desakan itu. Menurutnya, permintaan tersebut tidak ada dalam mekanisme organisasi.

"Wah itu saya nggak mau jawab karena itu tidak pas saya jawab karena itu tidak ada dalam Mekanisme di organisasi ya kan? ya itu aja," kata Suharso di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.

"Mereka perlu tabayun apa dan seterusnya karena itu kan tidak masuk dalam mekanisme organisasi," sambungnya.

Suharso lalu mengklarifikasi terkait polemik 'amplop kiai'. Dia menjelaskan, duduk persoalannya saat dirinya berpidato dalam acara KPK.

Dia mengatakan, pidatonya berkesinambungan dengan pemberantasan korupsi. Dia menyebut, acara yang digelar KPK itu agar PPP bisa teredukasi untuk membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas.

"Jadi konteksnya berbeda misalnya kalau itu bukan di acara yang bertajuk politik cerdas berintegritas terpadu yang diselenggarakan oleh KPK," kata dia.

"Nah ini yang saya kira tidak pas dipotong seenaknya, diviralkan lalu ditambah-tambahin, ini menurut saya yang tidak boleh, dan itu menurut saya ya mgkn krn sudah tahun politik dan demi kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya.

 

 

3 dari 5 halaman

2. Suharso Menilai Apa yang Disampaikan Dapat Dipertanggungjawabkan

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa apa yang dirinya sampaikan adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai konteks. PPP juga diingatkan oleh KPK agar tetap bersiteguh dengan dasar berpolitiknya. Jangan semuanya serba uang.

"Nah itu lah saya coba menjawab apa sih sebenarnya kendala di lapangan dan seterusnya. Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan saya untuk kemudian melecehkan kyai yang saya hormati ya gak mungkin lah karena PPP ini kan didirikan dan pondasinya adalah oleh para kyai oleh para ulama-ulama. Jadi gak mungkin," jelasnya.

Suharso menambahkan, kapasitasnya berbicara dalam acara KPK sebagai ketum PPP. Inti pembahasannya adalah pencegahan money politics menjelang pemilu.

"Nah sementara pak gufron (Nurul Gufron, pimpinan KPK) mengingatkan utk tidak moeny politics, tidak transaksional dan seterusnya. itu yang saya kira harus dipahami. itu saja," ungkap Suharso.

 

4 dari 5 halaman

3. Desakan Mundur Bukan Konflik yang Perlu Dikhawatirkan

Suharso menilai, desakan itu bukan konflik yang perlu dikhawatirkan. Suharso menyatakan, posisi di PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak berpengaruh karena persoalan itu. Menurutnya, masalah itu hanya salah paham saja.

"Enggak, enggak. Saya kira terlalu jauh. saya kira ini bukan konflik ya. Ini cuma kesalahpahaman kalau menurut saya," kata Suharso di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.

Suharso merasa, ada yang memanasi suasana dari persoalan ini. Namun, ia tak mau terlalu berprasangka buruk ada pihak yang ingin menjatuhkannnya.

"Wah saya nggak mau punya suuzon kayak gitu lah," ucap Kepala Bappenas ini.

"Kesalahpahaman saja dan ya kalau ada yang manas-manasin ya itu nanti kita lihat lah," tambah dia.

Suharso memastikan posisi PPP di KIB tetap solid. PPP terus berjalan bersama Gokar dan PAN.

"KIB tetap dan Insya Allah kami tetap," tutup Suharso.

5 dari 5 halaman

4. Mengaku Sudah Minta Maaf

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan sudah menjelaskan soal ungkapan amplop kiai yang disampaikannya kepada internal partai. Dia juga mengaku sudah meminta maaf terkait ucapannya tersebut.

"Kalau secara internal, sudah dijelaskan di beberapa kesempatan. Saya juga bahkan sudah menyatakan permohonan maaf saya. Mungkin cara memberi contohnya enggak pas," kata Suharso kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.

Dia menyampaikan telah bertemu dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wakil Ketua Majelis Syariah PPP KH Afifuddin Muhajir untuk menjelaskan soal polemik 'amplop kiai'. Suharso menyebut KH Afifudin memang sempat suuzon, namun sudah menerima penjelesannya.

"Beliau menanggapi dengan baik dan senang sekali dengan penjelasan saya. Awalnya beliau suuzan, tetapi setelah mendengarkan penjelasan saya, beliau mengatakan lega dan dapat menerima penjelasan saya," jelasnya.

Suharso menuturkan, pernyataan yang disampaikannya tersebut sebagai edukasi dan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun budaya antikorupsi. Selain itu, kata dia, pidato tersebut sebagai peringatan agar tak terjadi politik uang di PPP.

"Jadi itu peringatan keras yang luar biasa. Itu saya coba sampaikan, konteksnya itu yang dibiaskan, diblurkan mengakibatkan orang memahaminya secara sepotong. Kami menolak money politic, ya, tetapi kami sedang berusaha secara sistematis di partai ini," tutur Suharso.

 

Achmad Hafidz