Jelang Pilpres 2024, Kapolri: Dukung yang Tak Gunakan Politik Polarisasi

Kapolri singgung Pilpres 2024 — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menyambut parade Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8/2022). Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyinggung soal Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat semangat persatuan dan kesatuan dalam Kirab Merah Putih yang diselenggarakan mulai dari depan Istana Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kapolri sempat menyinggung soal tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan agar masyarakat mendukung setiap pemimpin yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sebentar lagi kita juga akan menghadapi Pemilu tahun 2024. Tahun 2019 kita mengalami bagaimana bangsa kita ini hampir dipecah belah karena adanya hoaks, adanya ujaran kebencian, adanya polarisasi yang muncul dari politik identitas," tutur Listyo di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8/2022).

"Hal ini tentunya kita semua sepakat bahwa di tahun 2024, kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mau mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat," sambungnya.

Kapolri berharap, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, tidak ada lagi perepecahan atau polarisasi akibat perbedaan pandangan politik.

"Dan tentunya yang paling penting adalah jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi bangsa," sambungnya.

Listyo menegaskan, persatuan dan kesatuan harus berada di atas kepentingan apapun. Termasuk juga mempertahankan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Oleh karena itu kita tentu ingin mendorong siapapun yang pantas nanti ke depan untuk memimpin bangsa, tapi syaratnya dia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan," kata Kapolri menandaskan.

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan politisasi identitas dan politisasi agama, dalam tahapan pemilu yang tengah dijalankan KPU. Presiden tidak ingin, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019, kembali terulang di tahun 2024.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Polarisasi

Momen Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022 — Presiden Joko Widodo memberi salam sebelum menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan penuh untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikam Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan MPR 2022.

“Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi permainan politik identitas dan politisasi dalam pertarungan pemilu 2024.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” tegasnya.

Menurut Jokowi, sudah saatnya pesta demokrasi mengajarkan semua pihak untuk dewasa dan menjauhi polarisasi. “Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat dan agama yang membantu menjaga demokrasi. “Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata dia.

“Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa,” pungkas Jokowi.