Respons Pengacara soal Sinyal Kapolri Buka Lagi Kasus Unlawful Killing di KM 50

Sebelumnya, kasus unlawful killing atas enam Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek muncul ke permukaan. Adalah Anggota Komisi III DPR RI, yang pertama kali mengungkit di Rapat Dengar Pendapat bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022.

Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Romo Muhammad Syafi'i, misalnya. Dia menyebut, kasus unlawful killing atas enam Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek masih dipenuhi dengan misteri. Banyak hal yang tidak diungkap. Contoh CCTV rusak dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkesan dihilangkan.

"CCTV rusak, tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan sekarang. Saya lihat kemarin sudah di-backhoe semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Ini sesuatu yang saya kira bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian," ujar Romo.

Pun demikian dengan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah. Dia mempertanyakan penggunaan istilah unlawful killing dalam kasus tersebut. Padahal, kata dia jelas-jelas itu adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh petugas.

"Kita flashback, Pak, kejadian pembunuhan tahun sebelumnya, sebelum Pak Sigit jadi Kapolri terjadi tuh, yaitu unlawful killing. Ini ada istilah baru nih, dulu ada istilah, kaget saya, istilah apa lagi unlawful killing Km 50 yang sudah kita lihat bagaimana persoalan itu terjadi, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh petugas," ujar Dimyati.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa juga menyinggung kasus tersebut. Dia mempersoalkan citra Polri usai kasus Ferdy Sambo. Termasuk kejadian hukum yang sudah lalu menjadi diragukan proses penyelidikannya. Misalnya penembakan Laskar FPI di KM 50.

"Ada apa kok institusi terlibat sebanyak ini, ada kesan geng-gengan. Ada kesan kebiasaan untuk tutup kasus per kasus. Saya diingatkan kasus KM50, kesannya dikeroyok, ditutup. KM50 kan bicara novum," jelas Desmond.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo angkat bicara. Dia menegaskan, terkait kasus penembakan Laskar FPI di KM50, saat ini sudah berproses di pengadilan.

"Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut," kata Kapolri.

Sehingga tentunya, Polri, kata Sigit, menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru, dia menjamin Polri akan memproses kembali kasus tersebut.

"Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu," jelas dia.

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga buka suara. Namun, dia mengutip pernyataan Amien Rais.

"Kata Pak Amien Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM 50 clear tak melibatkan TNI/POLRI. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasar UU," kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Minggu (28/8).

Mahfud juga mengulang kembali pernyataan Kapolri.

"Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan," ucap Mahfud.

(Achmad Hafidz)