Resmikan Gedung Dakwah Anti Syiah, Langkah Walkot Bandung Disoal Kemenag

Wali Kota Bandung Yana Mulyana (Foto: Humas Kota Bandung)

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Agama bidang Kerukunan Umat Beragama, Nuruzzaman menyesalkan langkah Wali Kota Bandung Yana Mulyana meresmikan gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Jalan R.A.A. Martanegara No.30 Turangga Kota Bandung. Diketahui, peresmian yang dilakukan Yana Mulyana terjadi pada 28 Agustus 2022.

"Menurut saya bukan pada tempatnya Wali Kota memfasilitasi bahkan mendukung pandangan dan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Posisi negara harusnya memoderasi,” tegas pria karib disapa Bib Zaman ini melalui keterangan pers diterima, Selasa (30/8/2022).

Kemenagmenjelaskan, relasi Sunni dan Syiah perlu disikapi secara arif. Organisasi Konferensi Islam (OKI) sendiri menyatakan bahwa syiah adalah bagian dari Islam. Bahkan, Grand Syekh Al Azhar Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb mengatakan bahwa umat Islam yang berakidah Ahlussunah bersaudara dengan umat Islam dari golongan Syiah.

“Sunni dan syiah adalah saudara, itu pernah ditegaskan oleh Syekh Ath-Thayyeb saat bertemu para tokoh dan cendekiawan muslim di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, 22 Februari 2016," urai dia.

Bib Zaman meyakini, Syekh Ath-Thayyeb mengatakan bahwa Islam mempunyai definisi yang jelas. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, berpuasa, berzakat, dan beribadah haji bagi yang mampu. Artinya, mereka yang melaksanakan lima hal pokok ini adalah seorang muslim, kecuali mereka yang mendustakan.

“Terhadap perbedaan pandangan baik di internal agama maupun antaragama, posisi negara adalah memoderasi, memfasilitasi dialog, agar kerukunan tetap terjaga,” Bib Zaman menutup.

Puluhan ribu pengunjuk rasa anti-syiah termasuk pengunjuk rasa yang terkait dengan ekstremis Sunni berunjuk rasa di Karachi, Pakistan, di hari kedua protes pada Sabtu (13/9/2020) lalu.

2 dari 3 halaman

Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Tangkal Kelompok Intoleran dan Radikal

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Kongres Umat Islam Indonesia VII Tahun 2020 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kongres itu mengusung tema 'Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab'.

Ma'ruf Amin mengatakan, tema itu sejalan dengan harapannya agar umat Islam dapat mengambil peran lebih signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia bilang sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, umat Islam mempunyai tanggung jawab.

"Kongres Umat Islam Indonesia ini harus mampu mengurai dan mencarikan solusi atas berbagai masalah yang menyangkut umat, bangsa, dan negara," kata Wapres, Rabu 26 Februari 2022 malam.

Dia menambahkan, umat Islam harus mampu menghasilkan arah pembangunan nasional dan mampu mewujudkan kualitas umat terbaik atau khaira ummah dalam lima gatra. Yaitu aspek politik, ekonomi, hukum, pendidikan-kebudayaan, dan kehidupan beragama dalam wadah kesatuan NKRI dan dunia sebagai manifestasi dari Islam Wasathiyah dan rahmatan lil'alamiin.

Dia menambahkan, kongres umat Islam Indonesia perlu didorong agar menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan atau qudwah hasanah. Sehingga, mampu mengarahkan dan membina umat Islam agar berperan lebih aktif dalam mengisi dan mewarnai kehidupan berbangsa bernegara.

"Saya mendukung sepenuhnya Kongres Umat Islam Indonesia ini. Kita harus merapatkan barisan dan bersinergi untuk membangun umat, bangsa, dan negara, sehingga Indonesia makin maju dan sejahtera dalam berbagai dimensi, seperti pendidikan, keagamaan, dan perekonomian, dan sebagainya," tuturnya.

Wapres Ma'ruf Amin memaparkan, visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju, sejahtera, dan tidak hanya berada pada posisi negara pendapatan menengah. Tetapi menjadi negara pendapatan tinggi dengan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berakhlak mulia dan memiliki komitmen kebangsaan. Kuncinya terletak pada pendidikan, baik formal maupun pendidikan vokasi.

3 dari 3 halaman

Pemerintah Minta Kelompok Intoleran Merenung

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar kelompok intoleran Indonesia merenung apabila mereka menjadi minoritas. Ia menganggap kelompok-kelompok itu tidak sadar tentang keanekaragaman di Indonesia.

Hal itu diucapkan oleh Menko Muhadjir dalam acara ICSF 2022 Advancing Inclusive Democracy in Indonesia bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Munculnya perilaku-perilaku yang ekstrem, perilaku-perilaku yang radikal karena tidak membayangkan bahwa dirinya, kebetulan menjadi penganut keyakinan yang di lingkungan itu sebagai agama mayoritas, kalau dia di tempat yang yang lain, sebetulnya dia ini penganut agama minoritas," ujar Menko Muhadjir Effendy, Rabu 30 Maret 2022.

Para kelompok-kelompok intoleran dan radikal itu lantas diminta berpikir apabila mereka berada di posisi minoritas.

"Kalau kita melakukan intoleran terhadap mereka yang minoritas di mana mereka berada, maka kita harus bisa merasakan bagaimana seandainya kita berada di tengah-tengah mayoritas di mana kita di posisi minoritas itu," jelasnya.

Menko Muhadjir pun berharap agar pelajaran-pelajaran ini bisa diajarkan di Indonesia sejak dini di sistem pendidikan.