Dugaan Cuci Uang di Kasus Bupati nonaktif Banjarnegara, Rekening Legislator Lasmi Indaryani Diblokir KPK

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah memblokir rekening milik anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lasmi Indaryani. Pemblokiran dilakukan demi berjalannya proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

"Benar, diblokir penyidik untuk kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Ali belum bersedia memerinci lebih lanjut kaitan pencucian uang Budhi dengan pemblokiran rekening Lasmi. Namun Ali memastikan pemblokiran dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lasmi Indaryani mengaku rekeningnya diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekening tersebut juga berisi gaji dia di DPR.

Pemblokiran diduga berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat sang ayah, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Meski demikian, Lasmi mengaku tak terima dengan pemblokiran rekeningnya tersebut.

"Rekening saya yang gaji DPR itu diblokir, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini," ujar Lasmi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022).

Lasmi menyebut dalam rekening itu ada uang tunjangan hasil kerja sebagai anggota DPR. Dia mengaku rekeningnya sudah diblokir lembaga antirasuah hampir satu tahun lamanya.

"(Gaji DPR tetap) masuk ke rekening (yang diblokir), jadi saya enggak ambil," kata Lasmi.

Lasmi mengaku sudah melayangkan protes ke penyidik terkait pemblokiran rekeningnya. Menurut dia, penyidik meminta memberikan bukti yang menjelaskan rekening itu tidak berkaitan dengan kasus ayahnya.

"Mereka (penyidik) meminta surat dari kami bahwa keterangan bahwa itu adalah gaji saya secara anggota DPR, yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini," kata Lasmi.

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK menduga ada tindak pidana lain yang dilakukan Budhi Sarwono.

"Dalam pengusutan penyidikan perkara awal, tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh Tersangka BS (Budhi Sarwono) dan lainnya," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Ali mengatakan, pidana lain yang diduga melibatkan Budhi yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Ali menyebut Budhi diduga menerima gratifikasi dan tak melapornya ke KPK selama 30 hari kerja pasca-penerimaan gratifikasi.

"Yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara yang dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi," kata Ali.