Soal Surat Edaran Pemberhentian Kepala Daerah oleh Kemendagri, Anies: Aturan Itu Dilaksanakan

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi soal surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberhentian kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022. Anies menyatakan hal tersebut merupakan aturan yang harus dilaksanakan.

"Kalau aturan itu tidak bisa berpendapat, bener enggak? Aturan itu dilaksanakan," kata Anies di Hotel Fairmont usai menghadiri Jakarta Investment Forum, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Anies menjelaskan bahwa proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada 2022 itu adalah hal lumrah yang dialami oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Dia heran, lantaran hal tersebut hanya ramai diperbincangkan di Jakarta.

"Yang jelas saudara sekalian bahwa proses yang sedang terjadi di Jakarta itu dialami oleh semua Provinsi, dialami oleh semua Kabupaten/Kota yang periodenya berakhir 2022. Makanya yang heran kok Jakarta yang jadi berita gitu kan? Lah padahal kan semua tempat mengalami hal yang sama," jelas Anies Baswedan.

Dia pun berpesan pada awak media yang hadir agar dapat membantu memberikan informasi yang mencerahkan. Pasalnya, menurut Anies informasi yang membingungkan bakal menimbulkan percakapan yang tidak produktif.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menyatakan akan mengikuti prosedur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta jelang akhir masa jabatan pada Oktober 2022 mendatang.

“Kami akan melakukan proses usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Surat Edaran Kemendagri. Jadi, kami akan ikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Marullah dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).