Ultimatum Kapolda Metro Jaya: Tindak Tegas Penimbun BBM!

FOTO: Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2021 — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan pidato pada Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2021 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/11/2021). Operasi Zebra Jaya 2021 digelar karena meningkatnya volume lalu lintas dan kemacetan selama PPKM Level 1. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengultimatum terhadap siapapun yang mencoba-coba menimbun pasokan bahan bakar minyak (BBM) akan ditindak tegas. Ultimatum ini dikeluarkan seiring munculnya isu kenaikan harga BBM di tengah masyarakat.

Menurut Fadil, ultimatum ini diberikan sebagai tindak pencegahan. Sebab sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan laporan masyarakat terkait tindakan penimbunan BBM.

"Sampai hari ini belum ada kita temukan sampai hari ini belum ada laporan terjadi penimbunan," kata Fadil di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis (1/9/2022).

Fadil menjelaskan, penimbunan BBM memiliki berbagai macam modus operandi. Mulai dari penggunaan mobil dengan tangki modifikasi, sengaja bolak-balik ke SPBU, hingga ditaruh di sebuah titik.

Jenderal polisi bintang dua ini pun tidak ragu mengambil tindakan tegas jika modus-modus tersebut ditemukan di lapangan.

"Tentu kita akan lakukan penindakan kepada mereka-mereka yang mengambil untung di masa yang sempit ini," kata Fadil.

Kapolda Metro memastikan, pihaknya juga turut mengawasi pendistribusian BBM di wilayah hukumnya. Dia optimistis tindakan penimbunan BBM tidak akan terjadi di wilayah Jakarta.

"Kalau penyelundupan BBM mungkin tidak di daerah DKI. Itu wilayah-wilayah yang memiliki perbatasan laut dengan luar negeri," kata dia.

Fadil memastikan, kondisi Jakarta saat ini dalam keadaan aman. Dia meminta masyarakat untuk tidak panik di tengah isu kenaikan harga BBM.

"Kalau di wilayah DKI ini saya kira yang perlu kita jaga supaya masyarakat jangan panik. Jangan ada yang lakukan penimbunan. Kita akan melakukan penjagaan sosialisasi dan edukasi," Fadil menutup.

Pemerintah tengah pusing karena subsidi energi terus membengkak. Pemerintah sebenarnya sudah menambah subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik tersebut di semester I 2022. Namun ternyata, melihat perkembangan yang ada saat ini, ...

2 dari 2 halaman

Penyebab Harga BBM Belum Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai kepastian kenaikan harga BBM Subsidi. Ia menegaskan, soal ini masih dilakukan penghitungan. (Sumber: YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa pemerintah masih mengkalkulasi harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Dia menyampaikan kalkulasi dilakukan dengan penuh kehati-hatiaan.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya," jelas Jokowi di Papua, Kamis (1/9/2022).

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini membuat kabar kenaikan harga BBM semakin kuat. Jika pun benar-benar disesuaikan, sebetulnya ini bukanlah langkah baru yang pernah diambil Jokowi.

Menurut catatan Liputan6.com, Presiden Jokowi setidaknya pernah tujuh kali mengubah harga BBM bersubsidi sejak dia menjabat pada 2014 lalu. Namun, jumlah ini seiring dengan dinamika di awal periode kedua dia menjabat.

Kemudian, belum termasuk juga dengan hitungan peralihan BBM penugasan dari Premium ke Pertalite yang sama-sama mengalami penyesuaian harga.

Sejak 2014-2016 saja misalnya, Presiden Jokowi, tujuh kali mengubah harga BBM bersubsidi. Premium tercatat 4 kali mengalami kenaikan harga, dan tiga kali mengalami penurunan harga. Berbeda, Solar hanya mengalami dua kali kenaikan harga, sementara telah lima kali mengalami penurunan harga.

Pemerintah juga menyiapkan tiga jenis bantalan sosial kepada masyarakat di tengah isu naiknya harga BBM bersubsidi tersebut. Pertama adalah Bansos Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta warga Indonesia, kedua BLT Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dan Bantuan pemda Rp 2,17 triliun untuk transportasi umum.