Komnas HAM: Perlakuan Polri Terhadap PC Harus Jadi Standar Bagi Perempuan yang Terjerat Hukum

Berikut adalah rekomendasi lengkap:

1. Meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentu saja dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial bebas dari intervensi, transparan serta akuntabel berbasis saintifik Crime investigation 

2. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan-kerentanan khusus, artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyelidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. 

3. Memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja, tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja tetapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta,

"Jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidananya, tergantung pada derajat itu ya, kontribusi dari masing-masing pihak," kata Beka.

4. Meminta kepada inspektorat khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan obstruction of Justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian J sesuai dengan peraturan kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Informasinya sekarang itu ada sekitar 95 atau 97 anggota kepolisian yang sedang dan sudah pemeriksaan. Jadi ini saya kira sejalan dengan apa yang di rekomendasikan oleh komnas, tapi tentu saja kan masih berkembang," ujar dia.

Ada tiga Cluster tentang sanksi:  

a.  Sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya, membuat skenario, mengkonsolidasikan personel kepolisian, dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian J

b. Sanksi etik berat atau kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of Justice terkait peristiwa kematian Brigadir J

c. Sanksi etik ringan atau kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan apa obstruction of justice.

"Jadi ini mungkin ada petugas kepolisian yang cuma disuruh-suruh saja gitu tidak tahu skenarionya seperti apa kejadian yang sebenarnya seperti apa, ya itu  juga harus diperiksa untuk membuktikan derajat kesalahannya, itu yang kami maksud di situ," ujar Beka.

5. Mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum.

6. Meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan lembaga pengawas eksternal kepolisian.

"Jadi harus ada standar ketika ada pejabat pejabat utama kepolisian yang mungkin terkena kasus hukum meskipun kita semua tentu saja tidak mengharapkan ada peristiwa-peristiwa lain kemudian terjadi dan itu membutuhkan pelibatan lembaga eksternal harus ada standarnya kira-kira 

7. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku serta memegang teguh, prinsip prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas serta memenuhi asas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

"Jadi harus ada upaya pembinaan secara menyeluruh supaya peristiwa yang sama itu tidak terulang kembali, jadi cukup kali ini saja sebagai pelajaran bersama kita," terang Beka.