Sukses

HMI Kalsel Minta Jokowi Benahi Polri Imbas Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo

Aksi tersebut terkait insiden tewasnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas sang atasan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini, Senin (5/9/2022), ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (HMI Kalsel) menggelar aksi.

Aksi tersebut terkait insiden tewasnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas sang atasan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Kalimantan Selatan Abdi Aswadi, tindakan represif aparat kepolisian beberapa waktu terkahir ini membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata.

Hal tersebut dapat dilihat dalam insiden tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Publik mampu menilai bahwa tindakan Represif aparat kepolisian selama ini membenarkan tindakan kesewenang-wenangan mereka terhadap Hukum dan kepentingan rakyat, amatlah nyata. Coba lihat tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana dramanya dimainkan tapikan terungkap juga," ujar Abdi melalui keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Abdi menyebut, keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan dugaan pembunuhan berencana mantan Kadiv Propam Polri tersebut menunjukkan bahwa institusi tersebut telah gagal dalam menjaga maruahnya.

Menurut dia, munculnya sketsa atau bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, dimulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, tambang ilegal, hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret para petinggi Polri bersama para pengusaha seolah-olah membuat hukum tidak berdaya dihadap para mafia.

"Kejadian-kejadian ini membuktikan gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya, ini juga dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin Anggota bertindak tanpa sepengetahuan atasan," ucap Abdi.

 

2 dari 3 halaman

Minta Jokowi Benahi Polri

Selain itu, menurut Abdi, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total.

"Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai amanat reformasi dari kegagalan Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya," kata Abdi.

Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online atau darat, narkoba, dan diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, apabila benar ada keterkaitan anggota Polri dalam skandal tersebut.

"Atas Akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," kata Abdi.

 

3 dari 3 halaman

Soal Dugaan Penganiayaan Kader HMI-Wati

Selain itu, menurut Abdi, pihaknya juga mengecam dugaan penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 1 September 2022. Begitu juga yang terjadi di Bengkulu dinilai penyampaian aspirasi di hadapan umum dijamin UU.

"Oleh karena itu, ratusan Kader HMI Kalimantan Selatan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bertanggungjawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader-kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM diseluruh daerah," ucap dia.

"Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri Presisi," jelas Abdi.