KPK Usut Perjanjian Fiktif Proyek di BUMN PT Amarta Karya

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perjanjian fiktif yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya dengan beberapa kontraktor terkait pengerjaan proyek fiktif.

Pendalaman dilakukan saat tim penyidik memeriksa dua Project Manager PT Amarta Karya bernama Maftuchin Al Ghozali dan Ary Hariyadi serta Site Administration Manager PT Amarta Karya Andi.

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif PT Amarta Karya tahun 2018 - 2020. Mereka dimintai keterangan pada Kamis, 1 September 2022.

"Para saksi hadir dan terus dilakukan pendalaman terkait dugaan adanya perjanjian fiktif dengan beberapa subkontraktor untuk mengerjakan beberapa proyek di PT Amarta Karya," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Sementara dua saksi yang dijadwalkan hadir dan diperiksa Kamis, 1 September 2022, yakni Project Manager PT Amarta Karya Aristianto dan Site Administration Manager Zulfian tak memenuhi panggilan.

"Kedua saksi konfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru dugaan korupsi. Lembaga antirasuah kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di PT Amarta Karya tahun anggaran 2018 - 2020.

"Saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/6/2022).

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kantor KPK bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut Erick enggan merinci isi pembicaraannya kepada wartawan. Dirinya hanya mengatakan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi nasional atau PEN.

2 dari 2 halaman

Kerugian Keuangan Negara

Ilustrasi KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Ali mengatakan, dalam kasus korupsi di PT Amarta Karya diduga terjadi kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara diduga lantaran terjadi pengerjaan proyek fiktif di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu

"Modus operadi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," ujar Ali.

Ali mengatakan pihak KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka belum bisa dibeberkan sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Pihak yang kami tetapkan sebagai tersangka akan kami umumkan pada saatnya nanti ketika penyidikan cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan," kata Ali.

KPK memastikan bakal mengusut kasus ini sampai tuntas. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan dalam kasus ini. KPK juga akan menjadwalkan pemeriksaan saksi ke depannya.

"Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan," kata Ali.

Infografis Melacak Jejak Buron KPK Harun Masiku. (Liputan6.com/Abdillah)

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
PT Amarta Karya