Menanti Keputusan Jokowi Soal Harga BBM Bersubsidi

Sebelumnya, di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan tiga tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.

Adanya bansos ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk memberikan bantalan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan memberikan 3 jenis tambahan bantalan sosial," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa 30 Agustus 2022. 

Berikut 3 jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 24 triliun di tengah kabar harga BBM naik:

1. Bansos 12,4 triliun untuk 20,65 juta warga Indonesia

Pertama, Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantalan sosial tambahan itu kan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM besar 12,4 Triliun Rupiah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BLT itu dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp 150.000 selama 4 kali. Namun, penyalurannya dilakukan selama 2 termin dan akan dikirim melalui kantor pos seluruh Indonesia.

"Jadi dalam hal ini akan membayarkan nya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," kata Ani sapaan akrabnya.

2. BLT 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja

Kedua, Presiden Jokowi memberikan 16 juta pekerja subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per-orang. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal 3,5 juta perbulan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan," kata Sri Mulyani.

Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali.

"Sebanyak Rp600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun," kata Sri Mulyani.

3. Bantuan pemda 2,17 triliun untuk transportasi umum

Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan subsidi transportasi dari angkutan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemda diminta menyisihkan 2 persen dari total DAU dan DBH-nya untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Pemda dengan menggunakan 2 persen dari DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun untuk bantu sektor transportasi dan tambahan bansos," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan total anggaran yang dialokasikan dari DAU dan DBH dari Pemda sebesar Rp 2,17 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada angkutan umum, tukang ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambah.

"DAU dan DBH di dalam rangka membantu sektor transportasi dari angkutan umum, sampai ojek dan nelayan serta untuk perlinsos tambahan," kata dia.

Atas instruksi tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan sebagai payung hukumnya. Sehingga Pemda wajib mengalokasi 2 persen dari DAU dan DBH untuk tambahan bantuan sosial masyarakat di sektor transportasi dalam menghadapi kenaikan harga.

"Pemda diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dalam hal ini Mendagri akan terbitkan aturan dan Kemenkeu terbitkan Permenkeu, 2 persen dari DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi," tutur Sri Mulyani.

Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengatakan jika BBM naik, maka keuntungan warteg akan berkurang, sehingga berimbas pada kesulitan membayar sewa tempat usaha pada tahun depan.

"Sebenarnya biaya yang besar itu ada di sewa atau kontrakan tempat itu yang kadang kala warteg bisa tutup karena tidak mampu bayar sewa," tukas Mukroni Rabu 31 Agustus 2022.

Ia menambahkan, jika BBM naik, pemerintah harus memberi solusi agar rakyat bawah tidak terbebani. "Kami prihatin atas kenaikan harga BBM karena dengan kenaikan harga BBM ini akan mengerek atau menaikkan harga pangan, sementara kondisi daya beli rakyat, seperti rakyat bawah, belum pulih sepenuhnya (dari pandemi)," sebutnya.

Sementara rencana kenaikan harga BBM ini sudah dikeluhkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, khususnya roda dua. Salah satunya yaitu Surya, salah seorang pengemudi ojek online di wilayah Bogor, Jawa Barat. 

“Di kala BBM naik, argo juga naik jadi penumpangnya sepi," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 31 Agutus 2022.

Surya mengatakan, selama dirinya menjadi pengemudi ojek online, kenaikan harga BBM berdampak pada penghasilannya yang semakin berkurang.

Keluhan lain disampaikan oleh Topan, pengendara sepeda motor lainnya yang biasa menggunakan sepeda motornya untuk kegiatan sehari-hari.

"Motor saya termasuk yang boros minyak, jadi kalo BBM naik saya jadi tekor," ujarnya.

Dia mengaku harus merogoh kocek yang cukup besar untuk mendapatkan BBM. Dia pun berharap agar pemerintah mengkaji ulang wacana harga BBM naik yang kabarnya akan dilakukan pada September mendatang. 

"Untuk pemerintah pikirkan kembali kebijakan tersebut agar tidak menyulitkan masyarakat yang butuh bahan bakar untuk kehidupan sehari-harinya atau bahkan penunjang mata pencahariannya. Karena jika BBM naik, dampaknya ini cukup besar pada hal lainnya," katanya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com