Liputan6.com, Jakarta Lembaga Survei KedaiKOPI mepaparkan hasil riset terbarunya mengenai tokoh-tokoh perempuan yang berpeluang menjadi calon presiden atau capres di 2024 mendatang. Nama-nama beken pun masuk dalam jajak pendapat tersebut, mulai dari Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani, Tri Rismaharini, dan Susi Pudjiastuti.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan dari 34,2% pada bulan November 2021 menjadi 55,5% pada bulan Agustus 2022.
Advertisement
"Penerimaan publik terhadap presiden perempuan semakin bertambah jika dihadapkan pada permasalahan konkret yang dihadapi bangsa," kata Kunto dalam keterangan pers diterima, Sabtu (3/9/2022).
Kunto menambahkan, respons senada juga diamini responden survei saat ditanyakan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, 62,4% responden yakin bahwa presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan tersebut.
Meski demikian, lanjut Kunto, penerimaan presiden perempuan masih lebih rendah dibanding penerimaan publik terhadap anggota legislatif perempuan (76%), bupati/wali kota perempuan (70,8%), Gubernur perempuan (68%), dan wakil presiden perempuan (64,7%). Sebagai informasi, survei yang bertajuk "Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan" ini juga menanyakan kualitas karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara perempuan di dunia yang menurut UN Women lebih berhasil menangani COVID-19.
Responden survei mengatribusikan kompetensi (8,5%), teliti (7,5%), dan ulet atau telaten (7,2%) sebagai kualitas yang dimiliki pemimpin perempuan dalam memimpin negaranya keluar dari krisis COVID-19. Jika dibandingkan dengan jawaban mereka yang setuju pada kepemimpinan presiden perempuan, karakter yang menonjol adalah tegas dan berwibawa (25,3%), kebijakan pro-rakyat (20,5%), dan bijaksana (17,6%).
"Dari temuan ini publik percaya kualitas kepemimpinan dengan sifat feminin seperti teliti, telaten, dan ulet dipandang mampu mengatasi masalah yang konkret seperti COVID-19. Di lain sisi, ketika ditanya kepemimpinan yang abstrak, publik merujuk pada sifat maskulin seperti tegas atau bijaksana," jelas Kunto.
Walau begitu, dari temuan hasil surveinya juga ada yang mengatakan tidak setuju terhadap presiden perempuan. Mereka beralasan antara lain bahwa laki-laki lebih kompeten (36,6%), menyalahi kodrat atau ajaran agama (25,2%), dan kurang tegas (13,9%).
"Kelompok generasi Z dengan rentang usia 17-24 tahun lebih banyak yang setuju presiden perempuan (62,3%) dibanding dengan kelompok generasi milenial (53,5%), generasi X (53,7%), dan generasi boomers (53,7%). "Kita temukan bahwa generasi yang lebih muda ternyata lebih terbuka pada gagasan kepemimpinan perempuan dibanding mereka yang lebih tua," imbuh Kunto.
Daftar Capres Perempuan
Diketahui, jajak pendapat dari Lembaga Survei KedaiKOPI ini menemukan 6 capres perempuan yang disebutkan oleh pemilih dalam pertanyaan terbuka tentang elektabilitas. Mereka Ada nama Puan Maharani (9,6%), Megawati Soekarnoputri (0,7%), Susi Pudjiastuti (0,6%), Khofifah Indar Parawansa (0,6%), Tri Rismaharini (0,5%), dan Sri Mulyani (0,2%).
"Nampak elektabilitas calon presiden perempuan semakin menguat terutama untuk Puan Maharani," rinci dia. Kunto melanjutkan, ketika hasil itu disimulasikan lebih lanjut dengan pertanyaan tertutup 19 tokoh, sejumlah nama capres perempuan memiliki tren penguatan, seperti Puan Maharani yang mendapatkan keterpilihan sebesar (11,3%), Susi Pudjiastuti (1,6%), Tri Rismaharini (1,4%), Khofifah Indar Parawansa (1,3%), dan Sri Mulyani Indrawati (0,6%).
"Peluang perempuan di pilpres 2024 semakin terbuka lebar dengan konsistensi angka keterpilihan capres perempuan di dalam simulasi sepuluh nama sampai dengan empat nama," yakin Kunto.
Pilihan Presiden Masih Cenderung Berubah Kunto mengungkap, salah satu temuan penting dalam survei ini adalah 53,8% pemilih mengatakan bahwa pilihan presiden mereka akan berubah. Berubahnya pilihan mereka didasari oleh sejumlah faktor.
"Sebanyak 43,2% mengatakan akan mengubah pilihannya setelah penetapan capres dan cawapres, 22,4% setelah kampanye dimulai, 19,4% di hari pemilu dilaksanakan, dan 11,9% pada saat masa tenang kampanye," rinci Kunto.
Kunto menambahkan, bahwa tingginya kecenderungan perubahan pilihan ini disebabkan ketidakpastian capres-cawapres yang belum ditetapkan oleh partai maupun koalisi partai. Selain itu terdapat tendensi untuk menunggu masa kampanye hingga hari tenang untuk mengumpulkan informasi tentang calon-calon presiden yang telah ditetapkan secara lebih serius.
"Angka keterpilihan ini masih dinamis dan masih terbuka peluang bagi tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa untuk lebih mengarus-utamakan pendidikan politik dengan isu dan program yang nyata," beber Kunto. Sebagai informasi, Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 3-18 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia.Sebanyak 1197 responden ikut dalam survei ini dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Advertisement
Pasangan Ganjar-Puan Diklaim Bawa Keuntungan buat PDIP di Pemilu 2024
Adanya keinginan memasangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, diklaim membawa keuntungan bagi PDIP.
Hal tersebut disampaikan oleh relawan kedua tokoh tersebut yang tergabung dalam Laskar Ganjar-Puan, yang disampaikan Ketua Dewan Pembina laskar, Mochtar Mohamad.
Menurut dia, karena keduanya adalah kader PDIP, dimungkinkan bisa membawa efek bagus dalam hal ini suara bagi partai di Pemilu 2024.
"Maka hasil pemilu pada tahun 2024 nanti, suara PDI Perjuangan akan melebihi hasil perolehan suara PDI Perjuangan pada tahun 1999," klaim Mochtar, Selasa 21 Desember 2021.
Selain itu, masih kata dia, baik Ganjar dan Puan bisa menarik masyarakat yang rindu akan sosok Sukarno.
"Karena keduanya diyakini sangat mampu untuk membumikan spirit Pancasila 1 Juni 1945 dan melaksanakan konsep trisakti dari Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata Mochtar.