Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk BLT BBM tepat sasaran. Adapun BLT BBM telah mulai disalurkan pemerintah kepada 18,4 juta penerima.
"Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan (DTKS) setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru," jelas Risma dikutip dari siaran persnya, Minggu (4/9/2022).
Dia menyampaikan pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
Advertisement
"Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga," ujarnya.
Risma menuturkan pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.
Dia menjelaskan dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara itu, sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.
"Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan (DTKS) hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama," tutur Risma.
Menurut dia, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu. Nantinya, bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap
"Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua," ucap dia.
Jemput Bola
Dalam penyaluran BLT BBM, Kemensos siap melakukan sistem ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos. Sehingga, penerima tak perlu khawatir tidak mendapatkan bantuan.
"Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing," pungkas Risma.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan, lebih dari 70 persen subsidi BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi, masih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Atas dasar itu, subsidi BBM kini diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu melalui BLT BBM.
Advertisement