KSP Klaim Pengalihan Subsidi BBM Prioritaskan Kelompok Ekonomi Rentan

Kenaikan BBM Subsidi Picu Kenaikan Tarif angkutan Umum — Sejumlah angkutan kota menunggu penumpang di kawasan Jakarta, Minggu (4/9/2022). Organisasi Angkutan Darat (Organda) merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM berdampak pada operasional sehingga menyebabkan kenaikan tarif angkutan umum. Kenaikan tarif tersebut kisaran 25 persen sampai dengan 35 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Hal ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

"Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi. Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," jelas Abraham dikutip dari siaran persnya, Minggu (4/9/2022).

Dia mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Abraham mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Misalnya, subsidi BBM di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi. Abraham meyakini pengalihan subsidi BBM akan membuat bantuan lebih tepat sasaran.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar dia.

Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai berdampak terhadap harga sembako. Harga komoditas daging ayam potong dan bawang merah mulai melonjak di pasar tradisional di Klaten, Jawa Tengah.

2 dari 3 halaman

Perbaikan Agar Bansos Tepat Sasaran

FOTO: Presiden Jokowi Serahkan Bansos untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Daya Beli Masyarakat — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyapa para pedagang sekaligus membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat saat mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). Jokowi berharap agar bantuan tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pascapandemi. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Menurut dia, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pertama, data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini telah diperbarui per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

Kedua, lanjut Abraham, meningkatkan transparansi penyaluran bansos di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," kata Abraham.

Dia juga memastikan bahwa seluruh data sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

"Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," tutur Abraham.

3 dari 3 halaman

Pengalihan Subsidi BBM

Harga BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 14.500, Solar Jadi 6.800 — Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Seperti diketahui, pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk tambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Dengan pengalihan subsidi BBM tersebut, maka terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Adapun jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara untuk jenis JBT (Solar) dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Bansos tersebut diwujudkan dalam tiga bentuk.

Pertama, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 150.000 untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Bantuan itu dibayarkan selama empat bulan.

Bansos kedua, berupa subsidi upah sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Selanjutnya, subsidi transportasi yang anggarannya diambilkan dari pemerintah daerah. Yakni, 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).