Rehat Sejenak, Polri Kembali Jadwalkan Sidang Etik Kasus Brigadir J Selasa 6 September 2022

Nyala Lilin untuk Brigadir J — Peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk mengenang Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (8/8/2022). Aksi tersebut bertajuk “Keadilan untuk Joshua! Aksi menyalakan 3000 lilin dan doa bersama mengenang kematian Brigadir J”. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Polri mengebut penuntasan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas tersangka obstruction of justice dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Adapun agenda tersebut akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 6 September 2022.

"Nanti Selasa kami mulai sidang lagi," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).

Menurut dia, tim tengah beristirahat setelah maraton menjalankan sidang etik yang selalu berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Langkah tersebut demi memaksimalkan kinerja sekaligus menyempurnakan pemberkasan.

"Cooling down sambil menyempurnakan tambahan-tambahan berkas," jelas dia.

Sejauh ini, sudah ada dua dari tujuh tersangka yang dipecat hasil Sidang KKEP lantaran terbukti melakukan perbuatan tercela atas perkara obstruction of justice di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

"Karowaprov terus kerja maraton, moga-moga diberikan kesehatan sehingga sampai 30 hari ke depan kami bisa (sidang etik) semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik kluster obstruction of justice," Dedi menandaskan.

Setelah Ferdy Sambo, Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Kompol Chuck Putranto (CP) dan Kompol Baiquni Wibowo (BW) terkait kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Keduanya dinyatakan bersalah melakukan upaya Obstruction of Justice menghalangi pengusutan kasus kematian Brigadir J. Keduanya merupakan mantan anak buah Ferdy Sambo di Divisi Propam Polri.

Kompol Chuck Putranto adalah mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri. Sementara Kompol Baiquni Wibowo (BW) adalah mantan PS Kasubbag Riksa Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri.

Dedi menyampaikan, keduanya memiliki peran yang sama dalam upaya pengaburan fakta dan pengerusakan barang bukti di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

"Perannya BW sama dengan Pak CP, aktif untuk mengambil CCTV, menghilangkan CCTV itu yang paling berat," tutur Dedi kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Upaya tersebut, lanjut Dedi, membuat proses penyidikan awal terganggu dan menyulitkan penggalian fakta perkara tindak pidana. Perbuatan keduanya pun dikenakan sanksi etika yakni perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela.

"Menghancurkan, menghilangkan, mengambil CCTV," kata Dedi.

Setelah 40 hari pascakasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo membuat para aktivis dan warga menyalakan 4000 lilin di pelataran Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Mereka berharap kasus pembunuhan bisa terungkap secara terang.

2 dari 4 halaman

Putusan Etik ke Baiquni Wibowo

Sebelumnya, Kasubbag Riksa Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri Kompol Baiquni Wibowo selesai menjalani Sidang etik terkait dugaan menghalang-halangi penyidikan atau Obstruction of Justice (OJ) soal kasus kematian Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelaksanaan sidang etik terhadap terduga Kompol BW sudah selesai dilaksanakan selama 12 Jam.

"Pada malam hari ini sudah dilaksanakan pelaksanaan sidang komisi kode etik terhadap terduga pelanggar Kompol BW. Pelaksanaan sidang kurang lebih sekitar hampir 12 jam ya, yang digelar dari pagi tadi sekitar jam setengah 10 baru berakhir kurang lebih jam 21.10 Wib," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).

Dari hasil sidang yang dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing ini, Baiquni dikenakan Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b.

Kemudian Pasal 6 ayat 2 huruf b Pasal 8 huruf c angka 1 Pasal 10 ayat 1 huruf F perpol no 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik polri.

"Dari sidang tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Sanksi administrasi berupa penepatan khusus selama 23 hari di patsus di Provost," ujarnya.

Baiquni juga diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Korps Bhayangkara.

"Yang kedua adalah pemberentian Tidak dengan hormat dari anggota kepolisian," sebutnya.

3 dari 4 halaman

Pecat Chuck Putranto

Selain itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga telah memutuskan memecat Kompol Chuck Putranto selaku Mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

Chuck merupakan salah satu tersangka kasus obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J alias Yoshua Hutabarat. Dalam putusannya, Chuck divonis dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Dia menjadi orang kedua yang dipecat Polri setelah Ferdy Sambo.

"Sanksi administrasi pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari (5-29 agustus 2022) di ruang patsus biro Provos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Sanksi kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri , Jumat (2/9/2022).

Menurut Dedi, mendapatkan vonis tersebut, Chuck memutuskan untuk melakukan banding. Menurut Dedi, banding adalah hak dibolehkan terhadap yang bersangkutan.

"Telah diputuskan dalam Komisi sidang kode etik dan yang bersangkutan menyatakan banding. Banding itu hak yang bersangkutan, proses tetap berjalan," jelas Dedi.

Dedi menambahkan, untuk banding akan dilakukan oleh komisi banding. Polri akan berkoordinasi dengan Biro Waprov dan Divisi Hukum Polri terkait hal tersebut.

"Khusus untuk sidang banding tentu nanti akan disiapkan komisi banding koordinasi antara bir waprov dengan divkum polri," Dedi menutup.

4 dari 4 halaman

7 Tersangka

Diketahui, Polri menetapkan tujuh polisi sebagai tersangka obstruction of justice kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Salah satunya Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Porpam Polri.

"Info terakhir dari penyidik, malam ini tersangka obstruction of justice bertambah menjadi tujuh orang," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).

Adapun para tersangka Obstruction of Justice itu adalah Irjen Ferdy Sambo (FS) selaku mantan Kadiv Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan (HK) selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, dan mantan Kombes Agus Nurpatria (ANP) selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri.

Kemudian AKBP Arif Rahman Arifin (AR) selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo (BW) selaku mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto (CP) selaku mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, dan AKP Irfan Widyanto (IW) selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

"IJP FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, KP CP, KP BW, dan AKP IW," kata Dedi.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri menambahkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan enam polisi tersebut. Mereka diduga berupaya menghalangi penyidikan lewat pengaburan keberadaan CCTV di sekitar TKP.

"Untuk Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 32 dan 33 UU ITE dan juga Pasal 221, 223 KUHP dan juga 55 56 KUHP," kata Asep.