6 Fakta Terkait Suharso Monoarfa Diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum partai yang berlambang Ka'bah tersebut.

Adapun ini disebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022.

Muhammad Mardinono juga ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP untuk menggantikan posisi sementara yang ditinggalkan Suharso Monoarfa.

"Mukernas telah memutuskan malam hari ini. Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian, yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan sebagai plt ketua umum," kata dia di lokasi, Senin dini hari (5/9/2022).

Mardiono mengklaim, dirinya ditunjuk sebagai plt setelah mendapatkan dukungan dari para kiai di PPP. Dia pun akan membawa partainya untuk bisa mendulang kejayaan di Pemilu 2024.

"Atas dukungan, doa, para kiai yang ada di majelis-majelis ini, maka saya akan bekerja keras untuk bagaimana partai PPP sebagai warisan para ulama ini, bisa bangkit di Pemilu 2024 untuk mengulang sejarah kejayaan," jelas dia.

Menurut dia, semuanya tentu tidak akan mudah. Namun, dirinya berkeyakinan semua kader PPP akan bekerja keras.

"Tantangan dan hambatan tentu akan kita hadapi, tapi itu adalah ujian untuk memperkuat kami semua. Tentu Muhammad Mardiono, tidak akan ada artinya, tanpa kebersamaan dari seluruh jajaran kader," kata Mardiono.

Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu, 4 Agustus 2022.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan menceritakan, sebelumnya Suharso dikabarkan mau mengundurkan diri.

Adapun jauh-jauh hari tiga Majelis PPP telah melayangkan surat kepada Suharso untuk mengundurkan diri. Desakan pengunduran diri itu karena pernyataan kontroversial Suharso terkait amplop kiai.

Namun, sampai Mukernas akan ditutup, Suharso tidak memberikan konfirmasi akan mengundurkan diri

"Kabarnya beliau mau mengundurkan diri, namun ditunggu hingga ditutupnya acara mukernas tidak ada konfirmasi baik melalui telepon, WA atau surat," ujar Usman, Senin (5/9/2022).

Akhirnya Mukernas yang dipimpin oleh Waketum PPP Amir Uskara memutuskan untuk memberhentikan Suharso. Kekosongan kursi ketua umum dijabat pelaksana tugas (Plt) yaitu Muhammad Mardiono.

Usman menjelaskan, keputusan Mukernas diambil secara aklamasi. PPP satu suara memberhentikan Suharso.

"Aklamasi," tegas Usman.

Mukernas PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Mukernas juga memutuskan Muhammad Mardiono juga ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP. Ketua Penyelenggara Mukernas sekaligus Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar.

"Dalam forum Mukernas itu memang ada keputusan untuk mengangkat Pak Haji Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Ini apakah kemudian artinya Pak Suharso Monoarfa dipecat atau diberhentikan, jawabannya tidak," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai," sambung Arsul.

Arsul menyebut internal partai berlogo Kabah ini sudah lama ada diskusi dan muncul riak yang ingin agar konsolidasi partai bisa lebih dimasifkan, sehingga perlu ketua umum yang fokus tak rangkap jabatan di pemerintahan.

"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui. Kemudian sedikit ketegangan antara Pak Suharso dengan majelis-majelis. Tapi saya kira yang diputuskan tadi malam di Mukernas itu bukan, bagi saya itu titik puncak dari katakanlah riak-riak," ucap Arsul.

Menurut Arsul, dari 34 DPW se-Indonesia, hadir 30 DPW dan sepakat mengganti Suharso dari posisi ketua umum partai bernuasa hijau ini.

"Yang empat tidak hadir bukan karena tidak mau hadir, tapi karena enggam dapat tiket pesawat aja," terang Arsul.

Terungkap ternyata, Suharso Monoarfa sempat menelepon Muhammad Mardiono dan Romahurmuziy alias Rommy sebelum dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Suharso menyampaikan kepada Mardiono dan Rommy keinginan untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum.

Adapun Romahurmuziy adalah mantan ketua umum PPP. Sementara Mardiono posisinya saat ini adalah Pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP.

"Dari yang disampaikan oleh pak Mardiono dan juga kebetulan beliau (Suharso) bekesempatan juga berkomunikasi dengan pak Romy. Pak Romahurmuziy mantan ketum. Itu beliau sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri," ungkap Arsul.

Sebelum digekar Mukernas yang memberhentikan Suharso, tiga majelis di PPP dua kali mengeluarkan surat meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk mundur sebagai ketua umum.

Penyebabnya terkait kontroversi pernyataan 'amplop kiai' yang disampaikan Suharso dalam acara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Namun, sampai Mukernas akan ditutup, Suharso tidak dapat dikonfirmasi mengenai keinginan untuk mundur sebagai ketua umum. Pada akhirnya Mukernas mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum. Sementara Suharso diberhentikan sebagai ketua umum.

Arsul menjelaskan, Suharso sudah mengetahui akan ada Mukernas. Ia juga memastikan pemberhentian Suharso sesuai dengan AD/ART.

"Ada komunikasi ya itu bahkan sempet telpon-telponan lah pak Suharso dengan pak Mardiono. Kalau sudah sudah sesuai dengan AD/ART atau enggak, jawabannya sudah. Mukernas itu saya katakan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua di bawah Muktamar," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Kemudian Arsul mengatakan, pihaknya tidak akan menganggu kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang masih dipegang Suharso Monoarfa. Meski Suharso diberhentikan sebagai ketua umum partai.

Sebab kursi kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Itu semua adalah wewenangnya presiden, kita enggak ikut-ikutan tak ingin membahas," ujar Arsul.

PPP menyadari kewenangan mengganti menteri berada di tangan Jokowi. Meski PPP mengusulkan pengganti Suharso, belum tentu akan disetujui Jokowi. Begitu juga sebaliknya.

"Karena kami sadar betul misalnya kita ingin mengusulkan ganti kalau presidennya enggak mau juga enggak akan terjadi," ujar Arsul.

"Kita mau mengusulkan jangan diganti, tapi kalo presidennya ingin mengganti juga akan terganti ya itu begitu saja," sambung dia.

Arsul mengaku, partainya akan menempatkan Suharso Monoarfa di tempat terbaik selain ketua umum. Saat ini PPP tengah berkomunikasi dengan Suharso Monoarfa untuk ditempatkan ke posisi lain setelah diberhentikan sebagai ketua umum.

"Kita ini sekarang sedang berbicara lah berkomunikasi Pak Harso ini ingin posisi di mana," kata Arsul.

"Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai," tambahnya.

Suharso Monoarfa diberhentikan dari kursi ketua umum PPP. Muhammad Mardiono mengisi kekosongan sebagai pelaksana tugas alias Plt ketua umum.

Arsul Sani menuturkan, PPP juga memberi opsi tukar posisi antara Suharso dengan Mardiono. Suharso bisa ditempatkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang sebelumnya ditempati Mardiono.

"Apakah misalnya beliau berkeinginan di majelis pertimbangan ini seperti tuker tempat dengan Mardiono boleh saja kenapa tidak," ujar Arsul.

Namun demikian partai berlogo Kabah ini masih belum memberikan keputusan apakah bakal ditukar posisi Suharso Monoarfa dengan Mardiono. Pasalnya sampai saat ini internal DPP PPP masih melakukan pembahasan.

"Tapi itu kan nanti musyawarah dulu," tegas Arsul.