Meski Telah Dibubarkan, Keberadaan Satgasus Merah Putih Masih Jadi Perdebatan

Selain itu, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai jika pembubaran Satgasus Merah Putih masih menyisakan pertanyaan. Terlepas dari duduk aturan terkait dasar pembentukan tim tersebut, namun dia menyoroti dari sisi tugas dan fungsinya.

"Tapi memang jadi pertanyaannya lainnya yang belum pernah dijawab, mengapa unit ini harus dibentuk di dalam tubuh Polri. Mengapanya itu terkait dengan unit-unit yang sudah ada," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Padahal, Bivitri menilai jika tugas Satgasus dalam penyelidikan sejumlah perkara, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu di dalam tugasnya, Satgasus juga berwenang menyelidiki perkara narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kalau memang tugasnya, kalau kita bicara lebih lanjut kan sebenarnya adalah tugasnya tidak lepas dari kewenangan kepolisian sebagaimana KUHAP. Dan padahal itu sudah ada Bareskrim, krimum, ada khususnya. Tetapi ini kenapa harus dibuat secara satuan tugas khusus," ujarnya.

"Seharusnya pembentukan unit seperti itu bisa saja diperbolehkan, kalau kita melihat UU administrasi pemerintahan maupun kepolisian tentu saja asalkan yang terpenting kita bicara terkait legitimasi politik yang mengharuskan kepada mereka kenapa satgasus ini dibentuk," tambah dia.

Lantas, Bivitri menegaskan, kepolisian masih memiliki utang kepada publik tentang penjelasan soal keberadaan Satgasus Merah Putih tersebut.

"Publik berhak mendapatkan informasi cukup, mengapa dibentuk? Kualifikasinya apa? Kasus-kasus apa saja yang sudah dikerjakan? Kenapa dibubarkan? Jika dibubarkan karena alasan desakan, bagaimana? Karena keterangan enggak pernah lengkap," kata dia.

"Apa dibubarkan karena performanya? Perkara apa yang sudah dibongkar? Apakah pencucian uang, narkoba, korupsi? Berikan pada publik apa dasarnya beserta status masing-masing perkara. Semuanya harus dilaporkan kepada publik" sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menegaskan harus diadakannya proses audit investigasi secara resmi terhadap Satgasus Merah Putih setelah dibubarkan.

"Ada masalah, ada timnya lalu tim senyap ini dibubarkan lalu kita tidak bisa mengusut. Saya sudah tegaskan, ini jangan cuma dibubarkan saja tapi dia harus diusut bentuk tim audit investigasi dan secara resmi dan kalau bisa secara resmi kalau perlu ini menjadi pertanggung jawaban presiden dan DPR," ucap Julius.

Pasalnya, Julius melihat jika komposisi Satgasus yang terdiri dari 3 jenderal bintang tiga sebagai penasihat, 15 jenderal bintang dua dan 10 jenderal bintang satu yang masuk dalam struktur dianggap superior

"Ini presiden dan DPR masa tidak tahu. Lalu dipertanyakan anggarannya. Maka anggaran Polri dan ini harus terbuka. Jadi seolah, kemarin-kemarin ketika di DPR RI ini dikatakan ini sudah tepat, lho nanti dulu," ucapnya.

"Ini kasus apa saja yang ditangani ini ada pertanyaan yang harus dijawab di depan. Pertama ini atensi pimpinan yang dimaksud siapa yang dikategorikan sebagai atensi pimpinan," tambah dia.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com