Respon Andika Saat Ditanya Akan Terjun ke Politik Usai Pensiun

Sebelumnya, Partai NasDem menjatuhkan pilihan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Namun, nama Menteri BUMN Erick Thohir tidak ada dalam rekomendasi capres Rakernas NasDem 2022, meski namanya masuk dalam jajaran tiga besar yang diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh, lebih memilih Jenderal Andika Perkasa untuk diusung ketimbang Erick Thohir. Sementara Ganjar dan Anies tidak terlempar dari rekomendasi setelah nama mereka masuk tiga besar yang diusulkan DPW Partai NasDem.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, membeberkan alasan partainya mendukung Andika Perkasa. Menurut Willy, hal itu karena pertimbangan latar belakang Andika yang erat sebagai militer dan sipil.

"Terkait dengan Andika Perkasa variable yang lebih kualitatif. Bagaimana komitmen menjaga negara, bangsa, bagaimana komitmen menjaga stabilitas dan kemudian keseimbangan antara representasi sipil dan militer," jelas Willy.

Sementara itu, untuk alasan mendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Willy menyebut, selama ini elektabilitas keduanya sangatlah tinggi. Hal itu turut didukung berbagai rilis hasil dari lembaga survei.

Sementara, Pilihan NasDem tersebut mendapatkan sorotan dari pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin. Menurut dia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilarang untuk berpolitik praktis.

Seorang tentara yang ingin berpolitik, diwajibkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari institusi TNI.

"Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat. Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri," kata Ujang ketika dihubungi media ini, Sabtu (18/6/2022).

Sebagi catatan, aturan tersebut juga tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com