Kepala BIN: Pengalihan Subsidi BBM Untuk Dana Perlindungan Sosial Masyarakat Tak Mampu

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan masyarakat perlu memahami tujuan besar Pemerintah mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya untuk menjadi dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu.

Pemerintah sendiri, lanjut Budi Gunawan, akan memitigasi risiko penyesuaian harga BBM tidak hanya dengan penambahan bantalan sosial Rp24,17 triliun.

"Perlu kita pahami, kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi,” papar Budi Gunawan yang juga guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Hal tersebut perlu dilakukan Pemerintah agar subsidi yang diberikan dapat diterima secara tepat sasaran, sehingga subsidi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergolong mampu, ucap Budi Gunawan di Jakarta, Minggu (4/9/2022).

Sementara itu, Kepala BIN juga menyebutkan bahwa penajaman subsidi dengan penyesuaian harga BBM hanyalah bagian dari upaya besar Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan Nasional yang memang dinamis seiring dengan perubahan geopolitik internasional.

"Kebijakan itu merupakan respon kita untuk memastikan ketahanan Nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia,” ucap mantan Wakapolri ini.

Subsidi Harus Tepat Sasaran

Pentingnya subsidi BBM agar tepat sasaran juga diamini oleh Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya. Dirinya menilai , terdapat fungsi APBN yang terganggu dalam penerapan penyaluran subsidi BBM selama ini. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta jika justru lebih banyak masyarakat kelas atas yang menikmati subsidi BBM dari Pemerintah.

"Fungsi distribusi yang agak terganggu kemarin, jadi ada trade off antara stabilisasi dan distribusi karena yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas. Dimana Pertalite 80% dinikmati atau dikonsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu, yang Solar bahkan 95%,” ujarnya dalam diskusi disalah satu TV Swasta (4/9).