KPK Selisik Operasional Keuangan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Lewat Manajer Keuangan

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Manajer Keuangan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Anugrah Pratama dan Manajer Teknik dan Operasional PT Sriwijaya Mandiri Sumsel Gierry Helvan, pada Senin, 5 September 2022. Mereka diperiksa di Mako Polda Sumsel.

Mereka dimintai keterangan seputar penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kerja sama dalam pengangkutan batubara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait kegiatan usaha dan mekanisme operasional keuangan dari PT SMS," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya, KPK mengusut legalitas pendirian PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS). Pengusutan dilakukan saat tim penyidik memeriksa Direktur Keuangan dan SDM PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Adi Trenggana Wirabhakti dan Staf Khusus Legal PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Febriansyah Azhar.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan legalitas pendirian PT SMS," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2022).

Andi Trengggana dan Febriansyah Azhar diperiksa tim penyidik KPK di Mako Polda Sumsel, pada Jumat, 2 September 2022. Mereka diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait kerjasama dalam pengangkutan batubara pada BUMD milik Pemprov Sumsel.

Selain soal legalitas pendirian perusahaan, mereka juga diselisik soal aktivitas keuangan di PT SMS yang diduga ada yang mengatur.

"Di samping itu didalami juga mengenai dugaan adanya tindakan dari pihak yang terkait dengan perkara ini untuk mengatur aktivitas keuangan di PT SMS," kata Ali.

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kantor KPK bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut Erick enggan merinci isi pembicaraannya kepada wartawan. Dirinya hanya mengatakan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi nasional atau PEN.

2 dari 3 halaman

Usut Kasus Korupsi di BUMD di Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya tengah mengusut kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sumatera Selatan.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi yang kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Ali tak membantah pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ali menyebut, kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kerjasama pengangkutan batu bara.

"KPK saat ini melakukan penyidikan perkara terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel," kata Ali.

3 dari 3 halaman

Masih Bungkam

Ali belum mau membeberkan pihak-pihak yang sudah dijerat dalam kasus ini. Ali menyebut, pengumuman tersangka berikut konstruksi akan dijabarkan saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Mengenai kontruksi lengkap perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan ketika proses penyidikan ini cukup dan dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," kata Ali.

Ali meminta para tersangka dan juga saksi yang dimintai keterangan kooperatif terhadap proses hukum demi terangnya peristiwa pidana.

"KPK berharap dalam pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, diantaranya pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi untuk dapat kooperatif hadir dan menerangkan dengan benar di hadapan tim penyidik," ucap Ali.

Infografis Klaim KPK di Hari Antikorupsi Sedunia. (Liputan6.com/Trieyasni)

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
PT Sriwijaya Mandiri Sumsel
Korupsi BUMD