Melawan, Suharso Monoarfa Tegaskan Masih Jadi Ketum PPP

Partai Persatuan Pembangunan Daftar ke KPU — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa bersama jajaran menyanyikan mars partainya saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). KPU menerima berkas dari 4 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di hari kesepuluh pendaftaran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ini mengaku pihaknya menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang memutuskan memberhentikan dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Suharso Monoarfa pada video di acara workshop DPRD PPP se-Indonesia, Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," ujar Suharso dikutip dalam sebuah video, Selasa (6/9/202/).

Suharso meminta pihak Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP tidak membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan lembaga negara Bappenas untuk melengserkan dirinya.

“Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan nama lembaga negara,” kata dia.

“Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini,” tambahnya

Suharso Monoarfa menegaskan Mukernas PPP yang mencopot dirinya tidak sah dan melanggar AD/ART.

Adapun Mukernas PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. Suharso digantikan oleh senior PPP yakni Muhammad Mardiono.

Saat ini redaksi sudah mencoba mengkonfirmasi informasi ini kepada ketua panitia workshop yang juga Ketua DPP PPP Achmad Baidowi namun tidak ada balasan. Sementara Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono tidak membalas sambungan telepon.

Mukernas Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Sebagai Pelaksana Tugas, Ketua Umum Mukernas menunjuk Muhamad Mardiono yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

2 dari 3 halaman

Momen Suharso Monoarfa Diusir Kader PPP

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tiba-tiba menghadiri workshop DPRD PPP seluruh Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dari informasi yang didapatkan Suharso disambut usiran dari para kader PPP yang notebenenya sebagai peserta workshop.

Dalam sebuah video yang beredar di kalangan wartawan terdengar suara penolakan terhadap kehadiran Suharso. "Keluar-keluar kita mau bimtek," teriak seorang kader dalam video tersebut.

Sementara, Suharso Monoarfa enggan memperdulikan usiran para kader PPP tersebut. Kepala bappenas ini tetap di atas panggung arena workshop. Ia dikerubungi sejumlah kader PPP. Salawat pun berkumandang dari kader PPP yang mengelilingi Suharso.

Menurut sumber seorang elite PPP, Suharso memaksa masuk ke acara. Ia awalnya sempat diusir. Bahkan ada yang melempari botol di workshop hari kedua PPP ini.

"Memaksa datang ke acara, Suharso Monoarfa diusir dari lokasi Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel Jakarta Pusat. Peserta juga sempat melempari botol ke arah Suharso," kata seorang sumber ini.

Sementara itu, dalam video tersebut Suharso sempat memberikan orasi. Menteri PPN/Bappenas ini menegaskan masih sebagai ketua umum PPP. "Saya masih ketua umum," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Sederet Dosa Suharso Monoarfa di PPP

Ratusan demonstan hadir di kantor DPP PPP di Menteng pada Senin (18/7/2022). Demonstran yang hadir menuntut agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Istimewa)

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso majelis PPP mendorong digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.

"Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan," ujar Arsul.

Sejak lama di internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah dengar.

"Kalau yang menjadi pimpinan ppp itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan pak Suharso juga sudah mengetahui," ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang Pemilu 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana," ujar Arsul.

"Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tegas anggota Komisi III DPR RI ini.