Kisruh Ketum, PPP Sebut Tidak Ubah Konstelasi Koalisi dengan Golkar dan PAN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, sikap PPP terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum.

"Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian," ujar Achmad Baidowi Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Pria yang kerap disapa Awiek ini mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

"Tetap KIB tetap solid, entah ketumnya tetap atau pergantian ketum ya PPP tetap bersama KIB," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut.

"Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena Pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP," kata Awiek.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, Minggu (14/08) sore, menyampaikan visi misi pada Pemilu 2024. Gabungan partai ini menawarkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional atau...

2 dari 4 halaman

Suharso Monoarfa: Saya Adalah Ketua Umum PPP

Partai Persatuan Pembangunan Daftar ke KPU — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Diketahui, PPP mendaftarkan diri bersama dengan parpol lainnya di Koalisi Indonesia Bersatu yakni PAN dan Golkar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai ketua umum PPP.

Hal tersebut disampaikannya dihadapan kader partai berlambang Ka'bah itu yang tengah menghadiri workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Diketahui dirinya diberhentikan sebagaimana hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten beberapa hari yang lalu.

"Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," ujar Suharso dikutip dalam sebuah video.

Adapun Seorang elite PPP membenarkan kehadiran Suharso di tengah workshop.

Suharso mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," tegasnya.

Suharso pun meminta jangan membawa-bawa Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kisruh PPP. Ia bilang, Presiden Jokowi tidak ikut campur.

"Jangan bawa bawa nama presiden, jangan bawa bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegasnya.

3 dari 4 halaman

Janji PPP, Tidak Akan Gulingkan Suharso dari Jabatan Menteri Jokowi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. (Dok Bappenas)

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. Suharso digantikan oleh senior PPP yakni Muhammad Mardiono.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak akan menganggu kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang masih dipegang Suharso Monoarfa. Meski Suharso diberhentikan sebagai ketua umum partai.

"Itu semua adalah wewenangnya presiden, kita enggak ikut-ikutan tak ingin membahas," ujar Waketum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022.

PPP menyadari kewenangan mengganti menteri berada di tangan Presiden Jokowi. Meski PPP mengusulkan pengganti Suharso, belum tentu akan disetujui kepala negara. Begitu juga sebaliknya.

"Karena kami sadar betul misalnya kita ingin mengusulkan ganti kalau presidennya enggak mau juga enggak akan terjadi," ujar Arsul.

"Kita mau mengusulkan jangan diganti, tapi kalo presidennya ingin mengganti juga akan terganti ya itu begitu saja," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Jadi Plt Ketum PPP, Mardiono Belum Mengundurkan Diri Dari Watimpres

Muhamad Mardiono (tengah) ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa (Istimewa)

Istana belum menerima surat pengunduran diri Muhammad Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Mardiono diketahui ditunjuk sebagai Plt Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa.

Adapun, merujuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Wantimpres memang tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

"Belum, belum (ada surat pengunduran diri-red)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Menurut Heru, perihal pengunduran diri Mardiono akan diproses oleh pejabat terkait seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Hal ini sesuai aturan yang ada.

"Ya kalau sesuai aturan kan ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg, sesuai aturan ya diproses," kata Heru.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa. Mardiono menyatakan siap membawa PPP bangkit di Pemilu 2024.

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024". Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak," jelasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka