Debat Sengit di Rapat Paripurna DPRD DKI, PKS dan PDIP Saling Interupsi

20151120-Gedung DPRD DKI Jakarta — Gedung DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 diwarnai perdebatan. Hujan interupsi pun mewarnai sidang tersebut.

Di sela rapat paripurna, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menginterupsi. Ketua Fraksi PKS Achmad Yani menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Berdasarkan hasil aspirasi dan masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun ikut berkomentar. Gembong meminta izin kepada pimpinan rapat paripurna untuk menginterupsi pernyataan Yani.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, seperti Waode Herlina dan Pandapotan Sinaga juga ikut meminta Fraksi PKS menghentikan interupsinya mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Namun, Yani tetap melanjutkan pernyataannya. Yani meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan pernyataan PKS itu.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tambah Yani.

Melihat Yani terus menginterupsi, Gembong meninggikan nada ucapannya. "Tolong tegas, pimpinan (DPRD). Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik," kata Gembong.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, pembahasan RAPBD 2020 masih memungkinkan, sebab hal tersebut dapat dikejar dengan waktu yang ada.

2 dari 2 halaman

Isu Rapat Tak Melebar

Gembong menegaskan bahwa agenda rapat paripurna ini fokus untuk membahas hasil evaluasi DPRD atas P2APBD DKI tahun anggaran 2021 sehingga Gembong meminta pimpinan rapat agar pembahasan tidak melebar ke isu lainnya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik. Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," lanjut Gembong.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri selaku pimpinan rapat paripurna akhirnya buka suara. Misan mengingatkan kepada para anggota dewan untuk tidak menyuarakan masalah lain di luar P2APBD 2021.

"Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," imbuh Misan.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com