Wamenkumham Sebut Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor Sudah Sesuai Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pembebasan bersyarat 23 koruptor dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2922. Untuk itu, dia menyebut, pembebasan bersyarat narapidana koruptor sudah sesuai aturan.

"Jadi kita punya UU Pemasyarakatan yang baru, UU Nomor 22 Tahun 2022. Ini seperti blessing in disguise dalam pengertian bahwa UU pemasyarakatan ini dia in line dengan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan PP (Peraturan Pemerintah) 99 (tahun 2012)," kata Wamenkumham di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/9/2022).

"Sehingga pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi dan hak-hak terpidana yang merujuk kepada UU Nomor 22/2022 itu semua sudah sesuai dengan aturan," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Edi ini menekankan bahwa pemberian remisi, asmilasi, maupun pembebasan bersyarat selalu berdadarkan UU Nomor 22 tahun 2022 yang disahkan pada Juli lalu. Dalam UU itu, semua hak dari narapidana dikembalikan tanpa ada diskriminasi.

"Sekali lagi UU Nomor 22 tahun 2022 itu mengembalikan semua hak dari seorang terpidana tanpa suatu diskriminasi. Dan itu kan menjadi hukum yang positif. Jadi kita memberikan sesuai aturan," jelas dia.

Dia jug menanggapi soal mantan Jaksa, Pinangki Sirna Malasari yang mendapatkan program bebas bersyarat. Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada aturan hukum yang ada.

"Kami tidak lihat case by case, tetapi segala sesuatu yang menjadi standar kita adalah aturan hukum. Kami pastikan bahwa ketika akan memberikan pembebasan bersyarat, asimilasi, maupun remisi, kemenkumham dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan pegangannya hanya 1, yaitu regulasi yang ada," tutur Edi.