Jokowi Minta Yasonna Ganti Dirjen Jika Tak Bisa Perbaiki Layanan Imigrasi

FOTO: Pidato Virtual Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB — Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyebut potensi kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar harus jadi fokus bersama. (UN Web TV via AP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti Dirjen Imigrasi apabila tak bisa melakukan perubahan total pada pelayanan keimigrasian. Menurut dia, pelayanan imigrasi tak akan berubah lebih baik apabila tidak ada reformasi.

"Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai ke bawahnya ganti," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Visa on Arrival di Istana Merdeka Jakarta, dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (11/9/2022).

Dia mengaku menerima banyak keluhan terkait visa on arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari investor hingga turis. Untuk itu, Jokowi meminta adanya perubahan total di imigrasi.

Menurut dia, para investor dan turis menilai bahwa keimigrasian Indonesia masih mengatur dan mengontrol. Padahal, kata Jokowi, seharusnya imigrasi memudahkan dan melayani para investor, turis, maupun warga yang ingin mendapat KITAS.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," jelasnya.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya, auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total," sambung Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.

2 dari 2 halaman

Tinggalkan Gaya Lama

Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Tangerang menutup sementara pelayanan pembuatan dan perpanjangan paspor untuk menghindari penularan Covid-19. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Jokowi menyebut seharusnya dalam pemberian visa dan KITAS kepada investor, juga dilihat aspek-aspek lain. Misalnya, berapa investasi yang dibawa, kemampuan membuka lapangan kerja, seberapa besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi negara dan peningkatan ekspor.

"Mestinya, kalau saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS—kalau kita ya—mereka melihat itu," tutur Jokowi.

"Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" imbuh Jokowi.

Oleh sebab itu, dia meminta Imigrasi meninggalkan gaya-gaya lama dalam melayani investor maupun turis. Sehingga, Indonesia bisa menarik di mata investor dan turis asing.

"Oleh sebab itu, saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, yang paling gede kontribusinya, yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita," pungkas Jokowi.

Infografis Poin Penting Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Yasonna Laoly
Pejabat
Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM ke-30
Lihat Selengkapnya
Yasonna Laoly
Imigrasi
Menkumham