Mengenal 3 Sosok yang Digadang Bakal Jadi Pj Gubernur Jakarta Pengganti Anies

Heru Budi Hartono adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, diangkat pada 29 Juli 2017, menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, ini telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad.

Heru Budi Hartono menempuh pendidikan dasar di Jakarta, dan sempat 3 tahun menjalani masa Sekolah Dasar di Pakistan. Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKD I JakPus, dan lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda.

Heru mengenyam bangku kuliah S1 dan magister di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.

Ia mengawali karir sebagai Staf Khusus Walikota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Selang dua tahun, yakni di 1995, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara. Di tahun 1999, heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, di mana ia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 2013, Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya pada tahun 2014, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Joko Widodo, untuk menjadi Walikota Jakarta Utara. Heru menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.

Heru sempat digandeng oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen. Namun ketika akhirnya lewat jalur dukungan partai politik, Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif saat itu.

Ardiantoro merupakan alumnus IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jakarta ini sejak mahasiswa telah aktif di organisasi kampus. Juri Ardiantoro pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah periode 1994-1995. Kemudian sebagai anggota dewan redaksi majalah kampus DIDAKTIKA periode 1995-1997.

Selain aktif di organisasi intrakampus, dia juga terlibat organisasi ekstrakampus. Dia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Periode 1995-1996, dia menjadi Ketua Komisariat PMII IKIP Jakarta dan kemudian menjabat Sekretaris Umum PMII Jakarta Timur (1996-1997). Selanjutnya, dia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi DKI Jakarta (2011-2016).

Juri, mulai mengajar sejak 1997-2000 di SMU IKIP Jakarta (Lab School) untuk pelajaran Sosiologi. Kemudian menjadi dosen di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Bung Karno, mata kuliah Pembangunan Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Politik, Teori Perubahan Sosial, dan Sistem Sosial Budaya Indonesia pada 2001–2003. Terakhir, sebagai dosen Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta sejak 2005 hingga saat ini.

Dari pengalaman mengajar dan aktivitasnya yang banyak bersentuhan dengan dunia sosial kemasyarakatan, tidak mengherankan bila studi S2nya mengambil jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia pada 2000-2003 dan Program Ph.D (doktor) Sosiologi pada Departement of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Malaysia, sejak 2006 hingga saat ini.

Juri masih tercatat sebagai Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013. Meski pemilihan gubernur Jakarta akan segera berlangsung Juli mendatang, Juri tetap ikut dalam pendaftaran calon anggota KPU. Dia satu dari 14 calon yang hari ini akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR.

Dalam beberapa kesempatan pada tahun 2002 dirinya pernah menjadi Konsultan pada Proyek Pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta, Kerja sama Jakarta Empowering Society (JES) dengan Biro Pemberdayaan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta.

Masih di tahun yang sama, Juri juga menjadi Fasilitator pada Konsultasi Publik dan Lokakarya pada Proyek Membangun Kemitraan dan jejaring kerja dalam penataan ruang. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional Depkimpraswil dengan pusat kajian Komunikasi Universitas Indonesia.

Marullah Matali lahir di Jakarta pada tanggal 27 November 1965. Dia menyelesaikan pendidikannya sejak SD sampai tingkat SMA/MA di Jakarta.

Dia melanjutkan pendidikan S1 jurusan Agama Islam di University of Basra Saudi Arabia. Lalu meneruskan pendidikan S2 Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, dia mengawali karirnya sebagai staf Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta. Setelah itu naik menjadi Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta.

Marullah sempat dimutasi menjadi Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta. Namun, kemudian menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selanjutnya diangkat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental DKI Jakarta, lalu Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata.

Dia pernah juga menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Marullah juga sempat mendapatkan dua penghargaan sebagai PNS, yakni, penghargaan masa kerja 15 tahun dari Gubernur DKI Jakarta (2011) dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL.1 dari Presiden RI (2012).

Pada tahun 2021 dirinya dilantik menjadi Sekertaris Daerah (Sekda) menggantikan almarhum Saefullah yang meninggal dunia karena sakit pada September tahun 2020 lalu.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Merdeka.com