Kepala BSSN soal Hacker Bjorka: Tak Ada Sistem Elektronik yang Diserang

BSrE BSSN Terus Berinovasi hingga Bangun Sinergi — Kepala BSSN RI Hinsa Siburian.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta masyarakat tak perlu resah terkait kebocoran dokumen penting yang diklaim Hacker Bjorka. Menurutnya, tak ada sistem elektronik yang diserang oleh hacker.

"Masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya," kata Hinsa usai bertemu Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Hinsa tak menjelaskan secara teknis mengapa dokumen penting negara bisa diretas. Dia justru memastikan tak ada sistem elektronik yang terganggu.

"Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di republik ini? ujarnya.

Hinsa pun tidak menjelaskan sistem elektronik yang dimaksud meski berulang kali ada kebocoran siber. "Wah itu lebih susah lagi jelasinnya," ujarnya.

"Itu nanti dijelaskan. tetep bisa akses tapi bocor datanya," tutup Hinsa.

Berdasarkan informasi, Hacker Bjorka pada Jumat (9/9) mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.

Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Kasus kebocoran data menjadi sorotan masyarakat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa tahun terakhir. Terbaru, 1,3 juta data registrasi SIM dijual oleh hacker Bjorka. Bjorka meminta pihak Kominfo berhenti menjadi idiot, saat m...

2 dari 3 halaman

Minta Lapor ke Polisi

Kasus dugaan kebocoran data yang didalangi Hacker Bjorka menjadi sorotan publik. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menjadi sasaran, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Terkait hal tersebut, Polri belum banyak mengambil langkah atau pun kerja sama dengan instansi terkait lainnya, perihal upaya mitigasi perkara dugaan kebocoran data tersebut.

"Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pun menyatakan sejauh ini pihaknya belum melakukan pengusutan dugaan kebocoran data ulah hacker Bjorka yang belakangan ramai di sosial media.

"Ya belum (mengambil langkah)," ujar Nurul.

3 dari 3 halaman

Kata Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh seorang hacker bernama Bjorka. Namun ia tak ambil pusing, sebab hal itu bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," jelas dia.